MEDAN, kaldera.id – Pengamat lingkungan dan penataan Kota Medan, Jaya Arjuna, mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dituntut untuk menjadikan Kota Medan sebagai Kota Layak Huni atau The Livable City.
Untuk itu, lanjut Jaya Arjuna, Pemko Medan diminta bukan hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diminta melakukan pembangunan pada sektor-sektor yang mampu membuat Kota Medan sebagai Kota Layak Huni.
“Targetnya, Kota Medan harus bisa jadi kota layak huni. Kota yang tidak korupsi. Kota dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dan yang memenuhi persyaratan ajaran agama islam,” ucap Jaya Arjuna saat menjadi narasumber dialog publik yang digelar DPD LIRA Medan di Medan Club, Jalan RA Kartini, Medan, Rabu (30/3/2022).
Banyak sektor yang harus dibangun
Dalam kegiatan yang diikuti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar, dan para pengamat politik dan sosial Kota Medan, Sohibul Anshor Siregar dan Ivan Indrawan serta dipandu moderator DR Fakhrur Rozi itu, banyak sektor yang harus dibangun Pemko Medan untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota layak huni.
“Diantaranya pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana gedung kebudayaan dan lain-lain. Silakan fokus dalam pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi, tapi semua harus terukur,” ujar Jaya Arjuna.
Sangat disayangkan, kata Jaya, di tahun 2021 lalu, Kota Medan hanya menduduki peringkat ke-26 dalam urutan kota layak huni di Indonesia. Tahun 2021 lalu, kota yang paling layak huni di Indonesia dinobatkan kepada Kota Solo yang kemudian diikuti Palembang, Balikpapan, Denpasar, dan Tangerang Selatan.
“Padahal beberapa tahun yang lalu, saat Kota Medan meraih Adipura, Palembang masih belajar dengan Kota Medan, karena saat itu Kota Palembang masuk ke kota terjorok. Tapi sekarang Palembang ada di peringkat kedua, dan justru Kota Medan masuk ke dalam kategori kota terjorok di Indonesia. Ini harus jadi perhatian,” katanya.
Untuk itu, sambung Jaya, sudah selayaknya Pemko Medan fokus kepada pembangunan Kota Medan sebagai kota layak huni. Sebab dengan menjadi kota layak huni, Kota Medan merupakan kota yang telah menyelesaikan masalah yang ada, termasuk masalah infrastruktur, banjir dan sampah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, ST, MT, mengatakan saat ini Pemko Medan terus berupaya untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota layak huni.
“Sebelum pandemi 2019, ekonomi masih naik turun, namun di tahun 2020 anjlok karena pandemi, dan di tahun 2021 naik kembali. Pertumbuhan ekonomi kita masih lebih rendah dari provinsi dan nasional. Inflasi kita juga masih cukup tinggi, itu sebabnya Pemko Medan buah berfokus untuk pembangunan dari sektor ekonomi,” kata Benny.
Dijelaskan Benny, bukan tanpa alasan Pemko Medan terus berfokus kepada masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase, banjir dan drainase. Sebab selama ini, ketiga masalah itu selalu menjadi masalah utama yang kerap dikeluhkam di tengah-tengah masyarakat.
“Masalahnya selalu itu, padahal masalah kita banyak sekali, uang (APBD) juga harus kita distribusikan ke berbagai aspek,” ujar Benny.
Mantan Kadis PKPPR Kota Medan itu mengatakan, saat ini tingkat pengangguran di Kota Medan juga masih cukup tinggi. Untuk itu, Pemko Medan akan menumbuhkan lagi perekonomian dari berbagai aspek, khususnya perdagangan dan sektor UMKM.
Sebagai strategi, di tahun 2022 ini Pemko Medan akan melakukan pengembangan ekonomi lokal dengan menumbuhkan dan memberdayakan pelaku UMKM dan menggenjot pembangunan infrastuktur. Untuk tahun 2023, Pemko Medan akan berfokus kepada pelayanan dasar dan penuntasan infrastruktur.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas di Kota Medan masih belum baik
Benny mengakui, saat ini pelayanan kesehatan di Puskesmas di Kota Medan masih belum baik, itu sebabnya pelayanan dan fasilitasnya akan terus diperbaiki.
“Intinya, semua permasalahan sudah teridentifikasi dan sudah masuk ke dalam RPJMD. Untuk itu ke depannya, tidak ada pembangunan yang tidak sesuai RPJMD,” pungkasnya.
Sebelumnya, Walikota LIRA Kota Medan, Drs Sam’an Lubis, mengatakan, dialog publik itu dilakukan sebagai sarana untuk berdiskusi tentang bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk pembangunan Kota Medan.
“Hal itu harus dilakukan agar pembangunan di Kota Medan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. “Hasil diskusi ini nantinya akan kita sampaikan kepada Pemko Medan,” pungkasnya.(reza/rel)