MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Pansus LKPJ Walikota Medan 2021 pertanyakan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan tentang keberadaan truk trailer gandeng dan truk tronton di kawasan Medan Utara.
Sebab, keberadaan truk tersebut sangat meresahkan masyarakat akibat banyak terjadi kecelakaan lalu lintas hingga kematian di kawasan tersebut.
“Kami mohonkan Keberadaan truk trailer di Medan Utara ditertibkan. Banyak truk gandeng yang tidak layak jalan. bagaimana tahapan uji kelayakan terhadap trailer itu,” ungkap Ketua Pansus Lkpj Walikota Medan 2021, Haris Kelana Damanik saat melakukan pembahasan dengan Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (18/4/2022).
Politisi Gerindra itu menuturkan, saat melakukan uji emisi atau KIR, hendaknya dilakukan pengawasan lebih maksimal. Sehingga, bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyarakat dapat dilakukan perbaikan. “Apa uji berkala (KIR) kendaraan bagi truk trailer hanya formalitas,” tambahnya.
Dia menambahkan, perlunya dilakukan pengawasan agar kecelakaan bisa diminimalisir. “Kita prihatin banyak orang mati terlindas truk trailer dan tronton di Belawan,” tambahnya.
Selain meminimalisir angka kematian akibat laka lantas di Medan Utara, memaksimalkan uji KIR tentu akan menambah PAD.
Menyikapi pernyataan maupun pertanyaan yang disampaikan anggota pansus, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar menyampaikan, pihaknya menggunakan anggaran pada 2021 sebesar Rp135 Miliar dan mengalami Silpa Rp 23 Miliar. Terkait pengawasan truk dan KIR, pihaknya terus memaksimalkan.(reza)