MEDAN, kaldera.id – Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik mempertanyakan keseriusan kolaborasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan soal penekanan warga miskin di Kota Medan.
Kolaborasi OPD sangat penting guna penataan lingkungan kumuh, pembinaan anak gepeng, penurunan stunting dan pengurangan pengangguran.
Hal itu disampaikan Haris Kelana Damanik kepada wartawan, Rabu (11/5/2022) menyikapi kondisi warga miskin di Kota Medan dan realisasi penataan lingkungan kumuh dan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) serta penanganan gizi buruk.
Haris menilai, penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini belum tepat sasaran dan kurang maksimal. Terbukti, lingkungan kumuh di daerah Medan Utara Belawan semakin memprihatinkan. Begitu juga jumlah penderita stunting tetap banyak.
Dikatakan Haris, sejatinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan harus lebih peduli perbaikan pemukiman daerah kumuh. “Daerah kumuh lewat program bedah rumah di pesisir Belawan hendaknya diprioritaskan,” tambahnya.
Bukan itu saja, Dinas Kesehatan Kota Medan harus serius penanganan penderita stunting di Kota Medan. Begitu juga soal pembinaan para gelandangan pengamen (gepeng) seperti ‘manusia silver’ yang minta minta di persimpangan jalan (lampu merah) yang semakin banyak. “Dinas Sosial Kota Medan diharapkan menertibkan dan memberikan pembinaan. Karena bila tidak ditangani serius akan mempermalukan pemimpin Kota Medan ini,” sebut Haris.
Untuk itu, Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu mendesak sejumlah Dinas terkait di Pemko Medan supaya segera menyikapi warga miskin di Kota Medan. “OPD harus mampu mengikuti gerak cepat Walikota Medan terkhusus lima program prioritas pembangunan,” pungkasnya.(reza)
