MEDAN, kaldera.id – Anggota Komisi II DPRD Medan, Syaiful Ramadhan menyarankan Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoir Rangkuti untuk lebih kreatif dan inovatif lagi terkait pendataan masyarakat penerima bantuan.
Contoh terakhir kurang inovatif dan kreatif dalam melakukan pendataan adalah mengadunya puluhan warga Lingkungan X, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan kepada Walikota Medan akibat tidak menerima bantuan padahal sudah memiliki kartu penerima bantuan.
“Tentu ini sebuah miskomunikasi. Sehingga ada masyarakat yang memiliki kartu bantuan tapi tidak ada saldonya,” ucapnya kepada wartawan di Medan, Kamis (12/5/22).
Dirinya juga meminta Kepala Dinas Sosial Kota Medan dan jajarannya harus gerak cepat dalam melakukan pendataan akurat. Sehingga tidak menimbulkan persoalan.
“Dinsos harus bisa mengikuti gercep Pak Wali. Kejadian ini sebenarnya sudah berlarut-larut dan masih banyak masyarakat yang mengalaminya. Kalau bisa Dinsos langsung turun ke lapangan melakukan pendataannya,” katanya.
Politisi PKS itu juga menyarankan agar OPD tersebut membuat layanan interaktif terkait penyaluran bansos di Kota Medan. Pasalnya, bansos tersebut merupakan program Kemensos.
“Layanan interaktif tersebut agar warga ada tempat pengaduannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti saat dikonfirmasi wartawan mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan data. Selanjutnya melakukan pengajuan kembali ke Kemensos.
“Apakah diterima atau tidak, Kemensos yang punya wewenang. Kita hanya memfasilitasi saja,” ucapnya.
Saat disinggung apakah pihaknya menyediakan layanan interaktif, Khoiruddin mengaku bahwa pihaknya sudah menyediakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan maupun kecamatan.
“Bagi masyarakat yang ingin mengadu terkait Bansos bisa melalui petugas pendamping. Tentu itu nanti diteruskan ke kita dan akan ditindaklanjuti,” tutupnya.(reza)