MEDAN, kaldera.id – IAIN Padangsidimpuan resmi naik status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dan diberi nama UIN Syaikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary. Lantas, bagaimanakah salah satu ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatera Utara yang wafat pada 26 Juni 1998 ini.
Dikutip dari tulisan Muhammad Syahnan (2019), berjudul “NAHDLATUL ULAMA SCHOLAR IN MANDAILING LAND: A Biography of Syaikh Ali Hasan Ahmad ad-Dary”, yang dilihat Sabtu (11/6/2022), disebutkan, Syaikh Ali Hasan merupakan ulama yang berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan ahli dalam sejumlah bidang ilmu-ilmu keislaman.
Sementara beberapa studi tentang Syaikh Ali Hasan lebih memfokuskan hanya pada gagasannya dalam bidang hadis dan tasawuf.
“Sosok Syaikh Ali Hasan merupakan sosok yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan aktif dalam dunia pergerakan di Nusantara. Wajah ganda inilah yang membuat dirinya menjadi berbeda dengan sejumlah ulama yang kurang aktif dalam dunia pergerakan,” tulis Syahnan.
Syahnan menjelaskan, Syaikh Ali Hasan Ahmad ad-Dary adalah tipe ulama keturunan. Di mana dia adalah anak seorang ulama Mandailing (Syaikh Ahmad Zein bin Siak Mudo Hasibuan) kelahiran 9 Februari 1915, yang belajar di Mekah.
Dia bahkan belajar dengan ulama Mekah di berbagai bidang ilmu keislaman, yang konsekuen dia ikuti mengikuti jejak guru-gurunya di Mandailing yang pernah menghabiskan banyak waktu belajar agama di Mekah.
Kedua, keunikannya mencerminkan dalam pendiriannya menolak spesialisasi dalam sains di bidang ilmu agama. Selama rentang hidupnya, dia mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman dengan mengacu pada berbagai kitab kuning di tradisi sunni.
“Oleh karena itu, ketika dia menjadi seorang guru, dia menghasilkan banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam ruang lingkup teologi, hukum Islam, tafsir al-Qur’an dan profetik tradisi atau hadits, tasawuf dan akhlak,” terang Syahnan.
Ketiga, tulis Syahnan, dia adalah tipe ulama yang tidak hanya bergerak di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bidang sosial politik.(efri/red)