JAKARTA, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mempertanyakan pelaksanaan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia (BI). Kebijakan makroprudensial sendiri ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik.
Kemudian mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK), serta mendukung stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Singkatnya kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.
Komisi XI DPR RI menilai langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada permasalahan yang masih harus dibenahi oleh Bank Indonesia, seperti daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi.
“Langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia sudah cukup baik. Namun, kita melihat focusing dan zoom beberapa daerah yang sampai hari ini masih sangat ekstrim kemiskinannya,” ungkap Gus Irawan Pasaribu, anggota Komisi XI DPR RI di Jakarta Jumat (17/6/2022).
Gus Irawan menyampaikan informasi terkini mengenai adanya disparitas kesenjangan antar wilayah dalam pengimplementasian kebijakan makroprudensial ini, “Jadi, info ter-update yang kami dapatkan, bahwa ada disparitas atau kesenjangan antara beberapa daerah,” papar politisi Gerindra ini.
Berangkat dari permasalahan itu, Komisi XI DPR RI menyatakan interkoneksi merupakan kunci utama dalam penanganan masalah tersebut. Fathan juga mengimbau Bank Indonesia mulai mendorong sektor-sektor produktif.
“Kata kuncinya satu, interconnecting. Fasilitasi agar pertumbuhan, kredit untuk UMKM, dan sektor lainnya bisa dialokasikan antar daerah. Kami juga merekomendasikan Bank Indonesia, mulai menggenjot sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” harapnya.(rel/arn)