MEDAN, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar belum perlu dilakukan. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius ketika BBM dinaikkan, kata dia.
“Tidak baik kondisi saat ini (pemerintah) menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan terimbas hebat. Pada akhirnya ekonomi semakin berat,” kata Gus Irawan kepada media, Kamis (25/08/2022).
Menurutnya, jika kenaikan BBM benar dilakukan, maka akibatnya sejumlah proyeksi ekonomi akan terdistorsi cukup dalam. “Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun. Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” kata dia.
Yang jelas, menurut Gus Irawan, opsi menaikkan BBM bukanlah pilihan yang rasional. Justru sebagai pilihan yang cukup terjal dan mengandung high risk (risiko tinggi). “Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita,” kata mantan direktur Bank Sumut itu.
Gus Irawan juga menilai kenaikan harga ini menciderai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi; “Semua yg ada didalam dan diatas bumi dan segala sesuatunya dikuasai oleh negara utk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”. Dia mengaku heran, jika Menteri Keuangan RI minta harga BBM dinaikkan, padahal rate/harga ICP di pasaran dunia sedang turun.
Namun, Gus Irawan meyakini, jika Presiden Joko Widodo tidak akan memberatkan rakyat Indonesia. “Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat,” tutup Gus Irawan.(rel/arn)
