Site icon Kaldera.id

R APBD 2023, FPKS Pertanyakan Langkah Pemko Medan Hadapi Resesi 2023

Syaiful Ramadhan

Syaiful Ramadhan

 

MEDAN, kaldera.id – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan mempertanyakan langkah Pemko Medan dalam Rancangan APBD Kota Medan 2023 terkait ancaman resesi tahun depan.

Hal tersebut disampaikannya saat membacakan pemandangan umum fraksinya di Sidang Paripurna DPRD Medan, Senin (17/10/2022).

“Presiden Indonesia telah mengingatkan terkait resesi ekonomi yang akan terjadi di 2023 yang merupakan dampak dari resesi global. Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana strategi Pemko Medan dalam menghadapi resesi 2023. Selain itu, apa program konkrit dalam mengatasi masalah tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, sesuai dengan Nota kesepakatan KUA-PPAS, maka struktur R.APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar 7,26 triliyun rupiah, belanja Daerah diproyeksikan sebesar 7,86 triliyun rupiah, Pembiayaan Netto diproyeksikan sebesar 594 miliar rupiah, Fraksi PKS juga mempertanyakan soal kajian dari target potensi PAD.

“Fraksi PKS juga mempertanyakan dari target PAD yang disampaikan apakah sudah di buat kajian ilmiah potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, retribusi maupun PAD lain-lain yang sah,” katanya.

Syaiful mengatakan, pihaknya juga mengingatkan Pemko Medan beserta seluruh jajaran, bahwa Rancangan APBD Kota Medan 2023 untuk mengoptimalkan pencapaian dan terlaksananya program-program.

Pihaknya juga berharap APBD mampu menjawab segala tantangan seperti perekonomian yang semakin membaik, angka pengangguran menurun, terjadi peningkatan daya beli masyarakat serta menjamin keberlangsungan kehidupan warga Kota Medan. Oleh karena itu, manajemen dan pengelolaan APBD harus jelas, terukur dan tepat sasaran.

“APBD Tahun 2023 diharapkan menjadi mata rantai APBD tahun sebelumnya, yang pada hakikatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani, ” katanya.(reza)

Exit mobile version