MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) menyoroti masih buruknya kinerja Pemko Medan terkait penanganan infrastruktur.
Pengerjaan infrastruktur dinilai belum profesional. Pengerjaan dilakukan akhir tahun. Hal ini mempengaruhi mutu kualitas proyek. Pengerjaan tidak maksimal. Terkesan buru buru atau sekadar menghabiskan anggaran.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi HPP DPRD Medan, Hendra DS saat menyampakan pendapat fraksinya agenda pengesahan APBD 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/2022).
Menurut Hendra, pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kota Medan harus terus ditingkatkan,
baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu pengerjaannya. Upaya dan komitmen Pemko Medan untuk mengejar kualitas pembangunan infrastruktur
harus didukung dengan pengawasan lebih ketat.
“Faktanya di lapangan menunjukkan pengerjaan pembangunan infrastruktur selama ini terkesan belum profesional. Buktinya pada lokasi pengerjaan infrastruktur masih menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Misalkan saat penggalian atau pengorekan, bekas galian tidak ditangani dengan baik. Sehingga menghilangkan estetika dan kenyamanan dan gangguan lainnya pada masyarakat,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, ke depan kami minta pengerjaan pembangunan infrastruktur dilakukan pada semester awal tahun anggaran, dengan demikian mampu menghasilkan kualitas lebih baik dengan system pengawasan yang lebih baik pula,” tambahnya.
Fraksi Hanura- PSI-PPP menyatakan menyetujui dan menerima dengan catatan. Adapun struktur APBD 2023 sebagai berikut ; Pendapatan Daerah Rp 7.271.065.208.056, belanja daerah Rp 7.868.865.208.056 dan pembiayaan penerimaan Rp597.800.000.000. (reza)