JAKARTA, kaldera.id- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas evaluasi paruh waktu dari hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/4/2023).
Dalam rapat tersebut, Suharso menyampaikan selama 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,71%, bahkan dalam 7 tahun terakhir pertumbuhannya hanya mencapai 4,01%. Capaian itu tentu tidak cukup untuk keluar dalam middle income trap. Syarat lolos dari jebakan itu adalah pertumbuhan ekonomi RI harus mencapai 6%.
“Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% tentu tidak cukup mendorong Indonesia graduasi dari middle income trap, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 hingga 2022 adalah 4,71% kemudian tahun 2015 hingga 2022 4,01% dan kita menghitungnya berdasarkan GNA,” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI Rabu, (5/4/2023).
Hal tersebut ditanggapi anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu yang mempertanyakan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut dengan fakta lonjakan utang Indonesia yang sangat tinggi di era kepemimpinan Jokowi.
“Gimana Pak angka-angka ini dalam perasaan bapak? Dari banyak ukuran ini gitu loh pak, tadi ada yang menyoroti 30 tahun kita terjebak di dalam middle income trap, kemudian berbagai program-program kita jalankan dengan menambah utang yang loncatannya sangat luar biasa, tapi kelihatannya hasil akhirnya berbagai indikator yang ditunjukkan ini rasanya masih jauh gitu,” kritiknya.
Seperti diketahui, utang pemerintah pusat hingga November 2022 tercatat Rp 7.554,25 triliun. Artinya, utang pemerintah bertambah Rp 4.945,52 triliun dalam sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penambahan utang selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi jauh lebih besar dibandingkan sembilan tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode 2004-2012, utang pemerintah bertambah dari Rp 1.299,5 triliun menjadi Rp 1.977,71 triliun. Artinya, dalam sembilan tahun bertambah Rp 678,21 triliun.
“Memang masih dalam rasio yang masih aman gitu, tapi lonjakan utang yang sedemikian besar kelihatannya menguap begitu saja tidak lalu berkorelasi dengan berbagai indikator menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan indikator pertumbuhan ekonomi dan terus mendorong ekonomi Indonesia agar dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah. (arn/rel)