Site icon Kaldera.id

Fraksi PKS Soroti Rendahnya Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Irwansyah saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait LKPj APBD Kota Medan 2022 dalam sidang paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (19/6/2023)

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Irwansyah saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait LKPj APBD Kota Medan 2022 dalam sidang paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (19/6/2023)

 

MEDAN, kaldera.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mempertanyakan masih tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan rendahnya realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan.

Sorotan ini disampaikan juru bicara F PKS DPRD Medan, Irwansyah saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya atas penjelasan Walikota Medan terkait ranperda LKPj APBD Kota Medan 2022, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Medan, Senin (19/6/2023).

“Menurut laporan keuangan Anggaran 2022, dana silpa APBD Kota Medan sebesar Rp548,544 miiliar. Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemko Medan Kenapa silpa tahun 2022 begitu besar. Apa yang menjadi penyebab dan kendala dana silpa yang begitu besar mengingat dana silpa di tahun anggaran 2021 juga cukup besar yaitu Rp1,1466 triliun,” ungkapnya.

Begitu juga soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PKS mempertanyakan rendahnya pendapatan dari sektor parkir tepi jalan umum yang saat ini di sebagian tempat sudah menggunakan e-parkir.

” Pada laporan keuangan, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp113,129 miliar (47,55%). Dari yang kami amati ada dua sektor yang pendapatan retribusi daerah rendah yaitu, penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, ” kata Irwansyah.

Irwansyah menjelaskan, pada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum realisasi anggaran 2022 sebesar Rp 20,347 Miliar (56,42%).

” Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal padahal Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem e-parking. Apa evaluasi terhadap sistem e-parking yang sudah berjalan. Mohon penjelasannya, ” kata Irwansyah.

Beberapa hal lainnya yang menjadi sorotan Fraksi PKS diantaranya realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana, realisasinya sangat rendah yaitu sebesar Rp136,605 miliar (38,11%).

Kemudian, Fraksi PKS mempertanyakan terkait Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Medan yang terealisasi Rp56,779 miliar atau 78,36%.(reza)

Exit mobile version