MEDAN, kaldera.id – Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara mendorong pengusaha lokal di Sumut untuk go public atau mencatatkan saham perusahaannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui IPO (initial public offering/penawaran saham perdana).
Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara workshop go public dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (23/08/2023). Hadir di situ anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu sekaligus keynote speech serta Bambang Mukti Riyadi, ketua OJK regional 5 Sumut.
Acara ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Firsal Mutyara, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaaan kegiatan ini.
Turut hadir dalam acara ini WKU Organisasi Lismardi Hendra, WKU Komunikasi dan Informatika Chyang, WKU Wilayah Pantai Timur Sumut Radian Alvin, WKU Wilayah ASEAN Dayan Sutomo, WKU Bidang Kebijakan Fiskal Moneter dan Publik Hendra Arbie, WKU Pemberdayaan Perempuan Nuraini, WKU Ketenagakerjaan Ricky, Wakil Kepala Badan Pemberdayaan SDM, Digital dan Bidang Kerjasama Pemerintah Sujiane Alikamar, Komite Tetap Komunikasi Daerah Ahmad Muhajirin, Komite Tetap Penyelesaian dan Perselisihan ALB Lina Shi.
Selain mereka hadir juga perwakilan Bursa Efek Indonesia, penjamin efek dan perusahaan sekuritas serta anggota Kadin Sumut yang diundang untuk mengikuti workshop tersebut.
Dukungan terhadap UMKM
Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, BEI memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR) senilai Rp100 juta untuk UMKM binaan Kadin Sumut yang dalam kesempatan ini diwakili oleh lima pengusaha. Bantuan ini nantinya akan diwujudkan untuk perlengkapan UMKM seperti steling, gerobak dan booth untuk berjualan.
Firsal Ferial Mutyara mengatakan sebenarnya Sumut memiliki banyak potensi perusahaan yang bisa didorong menjadi emiten.
Menurutnya, dengan menjadi emiten di lantai bursa akan meningkatkan kapitalisasi dan likuidatas perusahaan dalam mencari sumber dana baru untuk ekspansi. “Dengan masuk bursa otomatis akan meningkatkan kapasitas perekonomian kita.”
“Saya memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan GDP. Karena hingga saat ini masih di angka Rp956 triliun. Kita harapkan dua tiga tahun lagi akan terus meningkat signifikan,” kata dia.
Firsal sempat membandingkan bagaimana minat perusahaan di Thailand untuk IPO dibanding Indonesia. Mereka mendorong GDP-nya lebih besar sehingga perusahaan pun melihat prospek ini untuk mencatatkan namanya di bursa saham.
“Kemudian untuk yang go public di Sumut nantinya jangan fokus kepada perusahaan besar, karena perusahaan skala menengah ke bawah pun banyak. Di daerah ini banyak perusahaan perkebunan termasuk kelapa sawit,” kata dia.
Emiten yang berasal dari Sumut belum terlalu banyak
Firsal Mutyara mengakui hingga saat ini memang emiten yang berasal dari Sumut belum terlalu banyak. Tapi yang terafiliasi dengan perusahaan di Jakarta yang sudah go public sudah ada, jelasnya.
Di forum itu dia tegaskan lagi bahwa Kadin adalah induk organisasi pengusaha. “Organisasi kita ini dibentuk dengan UU lalu dikuatkan dengan Keppres tahun 2022. Jika dikalkulasi semua ada 1.000 anggota yang tercatat di kabupaten kota dan asosiasi-asosiasi,” jelasnya.
Itu sebabnya peluang besar dari perusahaan yang ada di daerah ini untuk listing di bursa, kata Firsal Ferial Mutyara. Sementara Kepala OJK Regional 5 Sumut Bambang Mukti Riyadi menegaskan acara ini seyogyanya untuk melihat dan menggali potensi perusahaan yang bisa listing di bursa.
“Kita tidak punya target hari ini untuk menentukan berapa yang harus IPO. Tapi setidaknya ke depan harus ada yang masuk bursa. Karena kita faham, Sumut ini punya potensi besar untuk masuk bursa. Tidak hanya sawit tapi juga usaha-usaha lainnya,” kata dia.
Sementara anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap dari forum itu nanti akan hadir perusahaan yang go public. “Jangan hanya sekadar workshop tapi tidak ada progress. Karena intinya go public bukan saja soal penguatan likuiditas dan ekspansi tapi juga dituntut mengelola perusahaan mengedepankan prinsip good governance.”
“Tata kelola yang baik karena dijalankan dengan lebih transparan. Karena itu sudah jadi tuntutan dalam pengelolaan perusahaan,” jelasnya. Dia mengharapkan paling tidak jika ada pertemuan lagi ke depan maka dari forum itu sudah muncul perusahaan yang go public.
Hadi juga di acara itu Komite Tetap Mediasi dan Persaingan Usaha Kala, Komite Tetap Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Ruby Agnesia Ginting, Komite Tetap Pelatihan Wirausaha Vivi Teja, Komite Tetap Advokasi Wirausaha Teuku Ali, Komite Tetap Planologi Kehutanan ,Tata Lingkungan, Badan Standarisasi Kehutanan dan Hutan Produksi Lestari Fenny Goh, Komite Tetap Pengendalian Perubahan Iklim Surya Minata Lie, Komite Tetap Kemitraan Pengusaha Perempuan Poppy Ayu Hafsari, Wakil Kepala Badan Pembiayaan dan Pembinaan UMKM Ramayani Marpaung, Komite Tetap Kurir dan Logistik E-Commerce Pranachitra, Direktur Eksekutif Diaz Wardianto WK