Kaldera.id
  • BERANDA
  • BERITA TERKINI
  • Bisnis
  • BERITA VIRAL
  • SPORT
  • EDUKASI
  • JALAN-JALAN
  • OPINI
  • KABAR DAERAH
  • Advertorial
Selasa, 21 Apr 2026
PKS Ganti Wakil Ketua DPRD Medan, Zulham: Rotasi Wajar, Fraksi Tetap Solid
Sri Rezeki Gantikan Rajudin Sagala Dari Wakil Ketua DPRD Medan, Tinggal Menunggu Paripurna
Diduga Cemari Lingkungan, Mahasiswa Demo DPRD Medan Desak Penutupan Pabrik Kecap
PAD Terancam Bocor, DPRD Medan Ultimatum Satpol PP Segel Bangunan Ilegal
Kadis SDABMBK Diganti, DPRD Medan Kritik: Program Banjir Terancam Terganggu
Puskesmas Mandala Berdiri di Luar Medan, DPRD Desak Pemko Segera Ambil Alih Lahan
DPRD Medan Soroti MTQ: Jangan Sekadar Seremonial, Harus Berdampak Nyata
INALUM Salurkan CSR di Paritohan: Dari Beasiswa hingga PLTS untuk Warga
Dari 1st CoESDev 2026, Yakopi Tegaskan Pentingnya Publikasi Internasional
PSMS Menang 1-0, Laga Panas Diwarnai Dua Kartu Merah
PKS Ganti Wakil Ketua DPRD Medan, Zulham: Rotasi Wajar, Fraksi Tetap Solid
Sri Rezeki Gantikan Rajudin Sagala Dari Wakil Ketua DPRD Medan, Tinggal Menunggu Paripurna
Diduga Cemari Lingkungan, Mahasiswa Demo DPRD Medan Desak Penutupan Pabrik Kecap
PAD Terancam Bocor, DPRD Medan Ultimatum Satpol PP Segel Bangunan Ilegal
Kadis SDABMBK Diganti, DPRD Medan Kritik: Program Banjir Terancam Terganggu
Puskesmas Mandala Berdiri di Luar Medan, DPRD Desak Pemko Segera Ambil Alih Lahan
DPRD Medan Soroti MTQ: Jangan Sekadar Seremonial, Harus Berdampak Nyata
INALUM Salurkan CSR di Paritohan: Dari Beasiswa hingga PLTS untuk Warga
Dari 1st CoESDev 2026, Yakopi Tegaskan Pentingnya Publikasi Internasional
PSMS Menang 1-0, Laga Panas Diwarnai Dua Kartu Merah
Ads_Tapsel
Beranda / Medan

Lebih Dalam Melihat Fenomena Inflasi

redaksi
4 Sep 2023 08:54
Medan Opini 0 660
4 menit membaca
Armin NasutionArmin Nasution

 

Oleh Armin Nasution

Walikota Medan, Bobby Nasution saat di acara sapa lingkungan
Baca Juga
Pedagang Ilegal di Pasar Inpres, Kampung Lalang Dikeluhkan
09 Apr 2022

TULISAN ini masih merupakan lanjutan topik lalu namun belum akan menyinggung islamic social finance sebagai solusi inflasi. Bahwa benar, dalam ekonomi konvensional ternyata pertumbuhan tinggi akan digerogoti inflasi.

Ekonomi kita terus tumbuh tapi di sisi lain harga barang kebutuhan juga bergerak naik.

​Uang yang kita dapatkan betapa pun banyaknya ternyata tak mampu mengimbangi kenaikan harga. Itu pula yang menunjukkan daya beli uang yang kita miliki semakin lama kian lemah.

ORIENTASI - Ketua Panpel Sugiatmo (dua dari kiri) didampingi Sekretaris Austin Tumengkol, Bendahara Marini Rizka Handayani, dan Sie Acara David Swayana usai rapat panitia di kantor PWI Sumut, Selasa (31/10).
Baca Juga
PWI Sumut Gelar Pelatihan dan Orientasi Anggota Muda
31 Okt 2023

Dulu, tahun 1970-an uang Rp100 ribu itu sudah bisa beli banyak kebutuhan. Sekarang Rp1 juta pun daya belinya masih sangat minim.

​Itu sebabnya inflasi adalah bahaya laten dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi bukan berarti inflasi tidak diperlukan. Dalam berbagai kajian ekonomi, inflasi yang terkendali juga penting.

Artinya inflasi merupakan cerminan kenaikan daya beli. Yang jadi problem, jika inflasi tak bisa dikendalikan.

​Bagaimana kita melihat potret inflasi ini lebih detil di Sumut, misalnya?Menurut data Bank Indonesia hingga Juli 2023 tingkat inflasi mencapai 0,3 persen, sedangkan angka year on year ada diangka 2,54 persen dan jika dilihat dari bulan Januari-Juli inflasi ada diangka 0,98 persen.

​Sejauh ini angka itu masih terkendali. Kenapa? Karena secara nasional pun target inflasi adalah 3 persen plus minus 1 persen. Artinya angka inflasi harus ada diangka 2-4 persen.

Dengan target inflasi sebesar itu masih make sense jika pertumbuhan ekonomi di atasnya.

Angka inflasi harus berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi karena tidak ada artinya jika pertumbuhan ekonomi tinggi lalu inflasi melebihi pertumbuhan itu sendiri.

Tahun ini Bank Indonesia optimis inflasi akan berada diangka 2 persen. Di Sumut, kita masih menghitung inflasi dengan mengukur di lima kota indeks harga konsumen.

Yaitu Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Padangsidimpuan dan Gunungsitoli. Sedangkan kabupaten lain menjadi Indeks Pemantau Harga (IPH).

Sumber utama inflasi di Sumut ternyata dipengaruhi oleh komoditas. Kenaikan harga beras sedikit saja itu akan mendorong inflasi tinggi.

Sedangkan komoditas lain yang sangat berpengaruh adalah bawang. Ini merupakan salah satu pendorong inflasi yang sangat volatile.

Lalu hal lain yang sering menyebabkan inflasi tinggi adalah jalur distribusi yang sangat panjang.

Karena seringkali pasok kebutuhan yang harusnya sampai di pasar dengan harga normal tak pernah tercapai.Inipun salah satu problem utama.

Bahkan petani sebagai sumber utama penghasil pangan tak menikmati hasilnya saat harga di pasar tinggi.

Misal, cabai di pasar sudah mencapai Rp100 ribu, tapi karena panjangnya jalur distribusi ternyata di tingkat petani harga cabai bisa ditebus Rp30 ribu sampai Rp45 ribu.

Intinya penyumbang utama inflasi termasuk Sumut dan Indonesia datang dari komoditas pangan. Setiap kali terjadi inflasi tinggi jika ditelusuri lebih jauh akan mengarah kepada kebutuhan pangan.

Selain itu yang harus diwaspadai adalah import inflation. Atau mengimpor inflasi dari luar.

Kita ini masih punya ketergantungan bahan pokok dengan negara lain. Jadi ketika di sana terjadi kenaikan harga otomatis akan langsung berpengaruh ke negara pengimpor.

Hingga tahun ini berbagai lembaga keuangan dunia masih khawatir dengan ancaman inflasi terutama efek dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan belum tahu kapan selesai.

Jika kemudian negara-negara terkait melakukan pengetatan kebijakan pangan, kemudian stok di pasar berkurang, otomatis negara-negara yang masih ketergantungan dengan impor pangan akan menghadapi kenaikan harga. Imported inflation tetap jadi ancaman.

Upaya untuk mengendalikan inflasi sudah dilakukan dengan berbagai cara. Strategi paling utama saat ini adalah dorongan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar melek inflasi.

Dulu gejala inflasi tinggi hanya dikhawatirkan oleh pemerintah pusat dan otoritas moneter. Sekarang berbeda. Semua kepala daerah harus faham inflasi.

Pemerintah mengefektifkan secara maksimal tim pengendalian harga di daerah untuk memantau inflasi yang terjadi.

Itu kemudian yang disebut dengan geranakan nasional pengendalian inflasi pangan. Selain dengan mendorong kerjasama antar daerah untuk memintas jalur distribusi.

Inflasi ini layaknya tekanan darah, jika terlalu tinggi berbahaya dan jika terlalu rendah juga berbahaya.

Sehingga harus benar-benar dijaga agar harga tidak memberatkan konsumen dan masih memberikan keuntungan ke produsen.

Sering pihak yang paling diuntungkan dari inflasi yang bagian tengah (distributor/price maker) bukan petani karena panjangnya jalur distribusi.

Armin nasutionekonomi konvensionalInflasiislamic social finance
Pos Terkait
Dirobohkan, Tapi Pemko Medan Tak Tahu Pemilik Eks Kantor Harian Portibi
Masih Pandemik, KPU Medan Komit Laksanakan Protokol Kesehatan
Tanpa Izin BPOM, Gubsu Edy Siap Tunda Vaksinasi di Sumut
BPD PHRI Sumut Tolak Sertifikasi CHSE
Ini Sasaran Operasi Keselamatan Toba 2021
Polisi Tebus Jenazah Korban Lakalantas di RSUD Sidikalang

Pos Terkait

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis empat tahun penjara Mantan Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Utara (Sumut) Syarifa.
4 tahun  lalu
Korupsi Rp756 Juta, Eks Bendahara BNN Sumut Divonis 4 Tahun Bui
Plt Ketua TP PKK Kota Medan Ira Syahputri dikukuhkan menjadi Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Medan di Medan Club, Rabu (13/11/2024).
1 tahun  lalu
Plt Ketua TP PKK Dikukuhkan Jadi Ketua Forikan
Sebanyak 1.199 warga telah terlayani selama dua hari pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Roadshow di Kecamatan Medan Belawan, 27–28 Mei 2025.
10 bulan  lalu
MPP Roadshow Belawan Layani 1.199 Warga dalam Dua Hari
Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi) terus melanjutkan respon kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh melalui penguatan layanan dapur umum dan kegiatan pemulihan sosial.
3 bulan  lalu
Yakopi Lanjutkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Aceh Terdampak Bencana
Ketua  Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPD KNPI SUMUT) Samsir Pohah telah mengesahkan susunan pengurus DPD KNPI Kota Binjai periode 2021-2024
4 tahun  lalu
Agus Purwanto Pimpin KNPI Binjai, Wajah Baru Representasi Semangat Pemuda
Wali Kota Medan Rico Waas bersama Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen
3 bulan  lalu
Wali Kota Medan Minta Hasil Reses DPRD Ditindaklanjuti, Tekankan Sinergi Pembangunan

Trending

01.
5 hari  lalu
Rico Waas Minta KADIN Medan Genjot Investasi dan Tangkap Peluang Program Makan Bergizi
02.
5 hari  lalu
DPRD Medan Soroti Kinerja Dirut RS Bachtiar Djafar, Pelayanan Minim dan Fasilitas Buruk
03.
5 hari  lalu
DPRD Medan Desak RS Pirngadi Mandiri, Soroti Defisit Rp5 Miliar dan Rendahnya Pasien
04.
5 hari  lalu
Bupati Syah Afandin Tepung Tawari 398 JCH Langkat, Tekankan Kesehatan dan Keikhlasan
05.
5 hari  lalu
Realisasi PAD Medan 19,91%, Wali Kota Tekan Optimalisasi Pajak dan Tagih Tunggakan

Ads

  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Kode Etik Jurnalistik
Logo
Hangat, Mendidik, Mengungkap Fakta
© Kaldera.id. Developed by irzasolusi.com
Diduga Cemari Lingkungan, Mahasiswa Demo DPRD Medan Desak Penutupan Pabrik Kecap
Puskesmas Mandala Berdiri di Luar Medan, DPRD Desak Pemko Segera Ambil Alih Lahan
Kadis SDABMBK Diganti, DPRD Medan Kritik: Program Banjir Terancam Terganggu
PAD Terancam Bocor, DPRD Medan Ultimatum Satpol PP Segel Bangunan Ilegal
Sri Rezeki Gantikan Rajudin Sagala Dari Wakil Ketua DPRD Medan, Tinggal Menunggu Paripurna
Home Trending Cari Bagikan Lainnya