Kaldera.id
  • BERANDA
  • BERITA TERKINI
  • Bisnis
  • BERITA VIRAL
  • SPORT
  • EDUKASI
  • JALAN-JALAN
  • OPINI
  • KABAR DAERAH
  • Advertorial
Rabu, 22 Apr 2026
2.000 Korban Banjir Tuntut JADUP, Bupati Langkat Siap Bawa Aspirasi ke Pusat
DPRD Langkat Sahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Layanan Publik dan Infrastruktur
Korban Banjir Protes Bantuan Tak Merata, Bupati Langkat Janji Data Ulang
360 Jemaah Haji Kloter 1 Sumut Berangkat, Sekdaprov Tekankan Disiplin dan Keselamatan
Jembatan Polonia Roboh, Pemko Medan Kejar Izin PT KAI untuk Percepatan Pembangunan
HUT PSMS ks -76, Bobby Nasution: Musim Depan Harus Liga 1
PKS Ganti Wakil Ketua DPRD Medan, Zulham: Rotasi Wajar, Fraksi Tetap Solid
Sri Rezeki Gantikan Rajudin Sagala Dari Wakil Ketua DPRD Medan, Tinggal Menunggu Paripurna
Diduga Cemari Lingkungan, Mahasiswa Demo DPRD Medan Desak Penutupan Pabrik Kecap
PAD Terancam Bocor, DPRD Medan Ultimatum Satpol PP Segel Bangunan Ilegal
2.000 Korban Banjir Tuntut JADUP, Bupati Langkat Siap Bawa Aspirasi ke Pusat
DPRD Langkat Sahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Layanan Publik dan Infrastruktur
Korban Banjir Protes Bantuan Tak Merata, Bupati Langkat Janji Data Ulang
360 Jemaah Haji Kloter 1 Sumut Berangkat, Sekdaprov Tekankan Disiplin dan Keselamatan
Jembatan Polonia Roboh, Pemko Medan Kejar Izin PT KAI untuk Percepatan Pembangunan
HUT PSMS ks -76, Bobby Nasution: Musim Depan Harus Liga 1
PKS Ganti Wakil Ketua DPRD Medan, Zulham: Rotasi Wajar, Fraksi Tetap Solid
Sri Rezeki Gantikan Rajudin Sagala Dari Wakil Ketua DPRD Medan, Tinggal Menunggu Paripurna
Diduga Cemari Lingkungan, Mahasiswa Demo DPRD Medan Desak Penutupan Pabrik Kecap
PAD Terancam Bocor, DPRD Medan Ultimatum Satpol PP Segel Bangunan Ilegal
Ads_Tapsel
Beranda / Medan

Lebih Dalam Melihat Fenomena Inflasi

redaksi
4 Sep 2023 08:54
Medan Opini 0 664
4 menit membaca
Armin NasutionArmin Nasution

 

Oleh Armin Nasution

Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut baik fatwa haram memberikan uang kepada pengemis di jalanan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Baca Juga
Polisi Sambut Baik Fatwa Haram Beri Uang ke Pengemis
02 Nov 2021

TULISAN ini masih merupakan lanjutan topik lalu namun belum akan menyinggung islamic social finance sebagai solusi inflasi. Bahwa benar, dalam ekonomi konvensional ternyata pertumbuhan tinggi akan digerogoti inflasi.

Ekonomi kita terus tumbuh tapi di sisi lain harga barang kebutuhan juga bergerak naik.

​Uang yang kita dapatkan betapa pun banyaknya ternyata tak mampu mengimbangi kenaikan harga. Itu pula yang menunjukkan daya beli uang yang kita miliki semakin lama kian lemah.

Keluarga Besar Ikatan Alumni SMAN 11 eks 10 Medan mengadakan giat bakti sosial (baksos) pembagian paket Ramadhan ke sejumlah anak yatim dan keluarga alumni, Jumat (7/5/2021).
Baca Juga
Perkuat Silaturahim, Alumni SMAN 11/10 Medan Bagikan Ratusan Paket Ramadhan
07 Mei 2021

Dulu, tahun 1970-an uang Rp100 ribu itu sudah bisa beli banyak kebutuhan. Sekarang Rp1 juta pun daya belinya masih sangat minim.

​Itu sebabnya inflasi adalah bahaya laten dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi bukan berarti inflasi tidak diperlukan. Dalam berbagai kajian ekonomi, inflasi yang terkendali juga penting.

Artinya inflasi merupakan cerminan kenaikan daya beli. Yang jadi problem, jika inflasi tak bisa dikendalikan.

​Bagaimana kita melihat potret inflasi ini lebih detil di Sumut, misalnya?Menurut data Bank Indonesia hingga Juli 2023 tingkat inflasi mencapai 0,3 persen, sedangkan angka year on year ada diangka 2,54 persen dan jika dilihat dari bulan Januari-Juli inflasi ada diangka 0,98 persen.

​Sejauh ini angka itu masih terkendali. Kenapa? Karena secara nasional pun target inflasi adalah 3 persen plus minus 1 persen. Artinya angka inflasi harus ada diangka 2-4 persen.

Dengan target inflasi sebesar itu masih make sense jika pertumbuhan ekonomi di atasnya.

Angka inflasi harus berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi karena tidak ada artinya jika pertumbuhan ekonomi tinggi lalu inflasi melebihi pertumbuhan itu sendiri.

Tahun ini Bank Indonesia optimis inflasi akan berada diangka 2 persen. Di Sumut, kita masih menghitung inflasi dengan mengukur di lima kota indeks harga konsumen.

Yaitu Medan, Pematang Siantar, Sibolga, Padangsidimpuan dan Gunungsitoli. Sedangkan kabupaten lain menjadi Indeks Pemantau Harga (IPH).

Sumber utama inflasi di Sumut ternyata dipengaruhi oleh komoditas. Kenaikan harga beras sedikit saja itu akan mendorong inflasi tinggi.

Sedangkan komoditas lain yang sangat berpengaruh adalah bawang. Ini merupakan salah satu pendorong inflasi yang sangat volatile.

Lalu hal lain yang sering menyebabkan inflasi tinggi adalah jalur distribusi yang sangat panjang.

Karena seringkali pasok kebutuhan yang harusnya sampai di pasar dengan harga normal tak pernah tercapai.Inipun salah satu problem utama.

Bahkan petani sebagai sumber utama penghasil pangan tak menikmati hasilnya saat harga di pasar tinggi.

Misal, cabai di pasar sudah mencapai Rp100 ribu, tapi karena panjangnya jalur distribusi ternyata di tingkat petani harga cabai bisa ditebus Rp30 ribu sampai Rp45 ribu.

Intinya penyumbang utama inflasi termasuk Sumut dan Indonesia datang dari komoditas pangan. Setiap kali terjadi inflasi tinggi jika ditelusuri lebih jauh akan mengarah kepada kebutuhan pangan.

Selain itu yang harus diwaspadai adalah import inflation. Atau mengimpor inflasi dari luar.

Kita ini masih punya ketergantungan bahan pokok dengan negara lain. Jadi ketika di sana terjadi kenaikan harga otomatis akan langsung berpengaruh ke negara pengimpor.

Hingga tahun ini berbagai lembaga keuangan dunia masih khawatir dengan ancaman inflasi terutama efek dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan belum tahu kapan selesai.

Jika kemudian negara-negara terkait melakukan pengetatan kebijakan pangan, kemudian stok di pasar berkurang, otomatis negara-negara yang masih ketergantungan dengan impor pangan akan menghadapi kenaikan harga. Imported inflation tetap jadi ancaman.

Upaya untuk mengendalikan inflasi sudah dilakukan dengan berbagai cara. Strategi paling utama saat ini adalah dorongan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar melek inflasi.

Dulu gejala inflasi tinggi hanya dikhawatirkan oleh pemerintah pusat dan otoritas moneter. Sekarang berbeda. Semua kepala daerah harus faham inflasi.

Pemerintah mengefektifkan secara maksimal tim pengendalian harga di daerah untuk memantau inflasi yang terjadi.

Itu kemudian yang disebut dengan geranakan nasional pengendalian inflasi pangan. Selain dengan mendorong kerjasama antar daerah untuk memintas jalur distribusi.

Inflasi ini layaknya tekanan darah, jika terlalu tinggi berbahaya dan jika terlalu rendah juga berbahaya.

Sehingga harus benar-benar dijaga agar harga tidak memberatkan konsumen dan masih memberikan keuntungan ke produsen.

Sering pihak yang paling diuntungkan dari inflasi yang bagian tengah (distributor/price maker) bukan petani karena panjangnya jalur distribusi.

Armin nasutionekonomi konvensionalInflasiislamic social finance
Pos Terkait
Diduga Palsukan Dokumen, Plt Kadis PU Kota Medan Terancam Dipecat
Anggota Komisi 3 Minta Badan Pendapatan Daerah Turun Langsung ke Lapangan Terkait Tunggakan Wajib Pajak
Atlet Ikut Kejuaraan ASEAN, Binaraga Sumut Target 4 Emas PON 2024
Warga Diajak Manfaatkan Atap Gedung Jadi RTH
Jumlah Positif Covid-19 di Medan Naik 10 Kali Lipat
Tekan Kebocoran dan Maksimalkan PAD, Dewan Minta Sistem Digitalisasi Pajak Daerah Diterapkan

Pos Terkait

3 tahun  lalu
Bank Sumut Dukung Perlengkapan Kafilah Sumut di MTQN Kalsel
Evi Novida Ginting Manik
5 tahun  lalu
Gugatan Dikabulkan, PTUN: Nama Evi Novida Direhabilitasi dan Kembali ke KPU RI
Ketujuh tersangka pembunuh Markus.
5 tahun  lalu
Pembunuh Markus Jadi 7 Orang
Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) H Gus Irawan Pasaribu sebagai ketua partai Gerakan indonesia raya (Gerindra)
3 tahun  lalu
Ini Pesan Gus Irawan Ke Kader di Padangsidimpuan
Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman menyerahkan jawaban kepala daerah atas pemasangan fraksi terkait Ranperda Inovasi Daerah kepada Ketua DPRD Medan, Hasyim, Senin (19/9/2022)
3 tahun  lalu
Ranperda Inovasi Daerah Diyakini Perbaiki Kondisi Kota Medan
Batal Maju Musda, Yasyir Ridho Kirim Testimoni di Grup Whatsapp Golkar
5 tahun  lalu
Batal Maju Musda, Yasyir Ridho Kirim Testimoni di Grup Whatsapp Golkar

Trending

01.
6 hari  lalu
DPRD Medan Soroti Kinerja Dirut RS Bachtiar Djafar, Pelayanan Minim dan Fasilitas Buruk
02.
6 hari  lalu
Rico Waas Minta KADIN Medan Genjot Investasi dan Tangkap Peluang Program Makan Bergizi
03.
6 hari  lalu
DPRD Medan Desak RS Pirngadi Mandiri, Soroti Defisit Rp5 Miliar dan Rendahnya Pasien
04.
6 hari  lalu
Bupati Syah Afandin Tepung Tawari 398 JCH Langkat, Tekankan Kesehatan dan Keikhlasan
05.
5 hari  lalu
Cegah Penyalahgunaan Mobil Dinas, Gubernur Bobby Imbau Pemasangan Stiker Kolaborasi

Ads

  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Kode Etik Jurnalistik
Logo
Hangat, Mendidik, Mengungkap Fakta
© Kaldera.id. Developed by irzasolusi.com
HUT PSMS ks -76, Bobby Nasution: Musim Depan Harus Liga 1
Jembatan Polonia Roboh, Pemko Medan Kejar Izin PT KAI untuk Percepatan Pembangunan
360 Jemaah Haji Kloter 1 Sumut Berangkat, Sekdaprov Tekankan Disiplin dan Keselamatan
Korban Banjir Protes Bantuan Tak Merata, Bupati Langkat Janji Data Ulang
DPRD Langkat Sahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Layanan Publik dan Infrastruktur
Home Trending Cari Bagikan Lainnya