MEDAN, kaldera.id- Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dalam agenda Pengantar Penambahan PMN APBN tahun 2023 dan tahun 2024, pada Selasa (12/9/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan meminta izin untuk mencairkan penyertaan modal negara (PMN) pada awal 2024 untuk tiga perusahaan BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa dirinya memahami adanya kebutuhan pencairan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN di tahun 2024.
Disampaikannya apabila rencana pencairan PMN untuk tahun 2024 telah disetujui maka pencairan bisa dilakukan lebih awal agar dampaknya bisa lebih cepat dirasakan.
“Secara prinsip memang Kita paham betul Kalau PMN-nya sudah setuju kan gitu nantinya nanti kemudian pencairannya dilakukan lebih awal. Kalau dilakukan lebih awal, teman-teman BUMN bisa bekerja lebih awal kemudian pasti juga kemudian dampaknya juga akan bisa juga lebih awal” tutur politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memaparkan bahwa Rencana PMN untuk tahun 2024 dalam RUU APBN 2024 yang telah disampaikan oleh Presiden dalam rapat panja asumsi dasar, pendapatan, defisit serta pembiayaan yang sudah dibahas dalam Badan Anggaran.
“Untuk percepatan pencairannya itu sih sepakat lah supaya bisa langsung dimainkan gitu ya lebih awal dan kemudian manfaatnya juga bisa dirasakan lebih awal juga tentu saja,” ujar Legislator Dapil Sumatera Utara II itu kembali mempertegas pernyataannya.
Terdapat tiga BUMN akan mendapatkan penambahan PMN antara lain PT Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Rp3,55 triliun dan PT Wijaya Karya yang akan mendapatkan PMN Rp 6 triliun di tahun 2023.
