MEDAN, kaldera.id – Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara menegaskan bahwa organisasi yang menaungi para pengusaha dan dibentuk pemerintah ini tidak terlibat politik praktis. Hal itu ditegaskannya saat berbincang dengan media di kantor Kadin Sumut, akhir pekan lalu.
Firsal Ferial Mutyara yang akrab disapa Dida menegaskan Kadin adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan dikuatkan dengan peraturan presiden.
“Kita diatur negara dan undang-undang. Isi aturan itu Kadin tidak boleh berpolitik. Tapi jika ada yang terlibat secara personal maka cuti sementara,” kata dia.
“Itu yang dilakukan oleh ketua kita di pengurus pusat. Apa yang dilakukan ketua kita di pusat menjadi contoh untuk kita yang di provinsi dan kabupaten kota. Karena beliau terlibat di tim pemenangan salah satu kandidat. Dan itu adalah personal bukan organisasi,” kata Firsal.
Dia mengatakan masuknya figur penting Kadin di tim pemenangan bakal calon presiden cukup menarik memang.
“Tapi kita harus fahamkan, Kadin betul-betul terlepas dari trik dan intrik serta tarik menarik yang ujungnya bisa menyebabkan perpecahan kalau kita tidak dewasa dalam berpolitik,” ujarnya.
Firsal Dida Mutyara menambahkan Kadin ini pengurusnya dari berbagai sektor. Termasuk yang terafiliasi ke dalam beberapa partai, serta masuk dalam tim sukses selama pesta demokrasi ini.
“Itu tak bisa dipungkiri. Untungnya, di bagian para kandidat yang bertarung banyak orang Kadin masuk. Saya kira Kadin akan selalu berada di tempat yang seharusnya,” kata dia.
Ketika ditanya apakah pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran kepada dunia usaha? Ketua Kadin Sumut ini menjawab situasinya sekarang masih sangat cair.
“Nyaris tidak ada kekhawatiran pengusaha melihat kondisi yang terjadi menjelang pemilihan presiden. Indonesia ini runway nya sudah dilandasan yang tepat. Tinggal take off nya harus lebih kencang dengan support dari pemerintah serta swasta,” jelasnya.
Firsal Ferial Mutyara menambahkan saat ini peran swasta dalam perekonomian cukup dominan. Itu bisa dilihat dari perputaran uang yang dibelanjakan pemerintah dan swasta dengan membandingkan APBN/APBD terhadap porsi swasta.
“Saya kira porsi swasta ini cukup besar bahkan bisa sampai 80 persen,” katanya.
Peran pengusaha (swasta) dalam perekonomian terlibat lebih besar lagi sehingga akan sangat menentukan arah kepemimpinan ke depan dengan melihat sosok calon presiden mana yang paling nyaman dan market friendly, tegasnya.
“Dalam beberapa waktu terkahir kita perhatikan semua bisnis berjalan dengan baik. Bahkan kenyamanan berusaha ini pun bisa dilihat dari pola investasi asing,” jelasnya.
Jika kondisi suatu negara mengkhawatirkan dari sisi bisnis pasti akan mendorong capital outflow (pelarian modal). Namun yang terjadi menjelang 2024 ini investasi malah mengalir ke Indonesia, jelasnya.
“Sekarang investor asing saja masuk. Tentu kita yang di dalam negeri yarus lebih yakin lagi. Asing belanja banyak. Itu poin positif buat kita. Jadi jangan dirusak lagi kompetisi pilpres ini ke dalam koridor yang bisa membuat situasi rumit sehingga Indonesia akan gampang take off-nya apalagi setelah presiden terpilih.”
Sumut pun, kata dia menghadapi hal serupa. Arah investasinya mulai kelihatan dan pergerakan investor pun berada dalam kondisi yang nyaman.
“Bahkan pemerintah provinsi Sumut kita lihat sangat support dengan investasi. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota yang secara karakter sudah mulai berubah karena mengedepan prinsip melayani,” tuturnya.
Dengan indikator perekonomian yang tetap baik menjelang Pilpres 2024, Ketua Kadin Sumut tersebut berharap semua bisa terjaga dengan baik agar tatanan yang sudah ada tidak rusak karena perbedaan pilihan.
