Saat Ketua Kadin Sumut Bertanya Ke Calon Presiden 02 Soal BUMN

Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara atau yang akrab disapa Dida berkesempatan memberikan pertanyaan kepada calon presiden dalam dialog Capres bersama Kadin yang berlangsung 11-12 Januari 2024 di Jakarta.
Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara atau yang akrab disapa Dida berkesempatan memberikan pertanyaan kepada calon presiden dalam dialog Capres bersama Kadin yang berlangsung 11-12 Januari 2024 di Jakarta.

 

MEDAN, kaldera.id – Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara atau yang akrab disapa Dida berkesempatan memberikan pertanyaan kepada calon presiden dalam dialog Capres bersama Kadin yang berlangsung 11-12 Januari 2024 di Jakarta.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkolaborasi dengan Kadin DKI Jakarta menggelar “Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045”. Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha dan publik mengenai visi dan misi serta program ekonomi para calon presiden 2024-2029 dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ketiga calon presiden hadir dengan jadwal yang sudah dibagikan. Tidak ada debat antar capres, karena dialog ini lebih fokus pada penajaman visi misi dengan pertanyaan dari anggota dan para pengurus Kadin.

Menurut Firsal Ferial Mutyara, melalui dialog capres ini, Kadin menyatakan komitmennya sebagai organisasi dunia usaha yang netral serta inklusif. Dialog yang terlaksana melibatkan berbagai asosiasi industri lintas sektor, perusahaan anggota, dan para pengusaha daerah. “Nah saya juga dapat kesempatan untuk bertanya kepada calon presiden,” kata Firsal.

Dia mengatakan melalui dialog capres bersama Kadin, dunia usaha menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan transisi kepemimpinan yang damai mengingat tantangan perekonomian dari dalam dan luar negeri turut memengaruhi target pertumbuhan perekonomian, bahkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Saat diberi kesempatan bertanya kepada Calon Presiden 02 Prabowo Subianto Firsal Ferial Mutyara menanyakan tentang peran BUMN dan swasta. Dia menanyakan peran BUMN dan swasta jika dilihat dari UU 19/2003 maka fungsi BUMN adalah untuk mengerjakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan sektor swasta.

“Namun kenyataannya sering terjadi adanya penugasan dan monopoli di BUMN yang tidak sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” kata dia.

“Mengingat keberlanjutan usaha menjadi tolak ukur kami khususnya di daerah bagaimana strategi bapak untuk memberikan kesempatan yang sama antara BUMN dan swasta dalam perekonomian,” kata dia.

Pertanyaan Dida tersebut langsung direspon Prabowo Subianto. “Jadi saya berpandangan yang paling penting adalah tujuan apa yang kita ingin capai. Dan apakah BUMN atau swasta harus efisien, harus transparan dan harus kompetitif. Sebagai contoh saya ini sekarang Menteri Pertahanan. Saya sedang membangun beberapa kampus dan membangun rumah sakit. Saya membangun kampus sekolah unggulan. Tahun ini saja 3 kampus dari 8 kampus yang direncanakan,” katanya.

“Untuk pembangunan itu yang saya undang pertama adalah BUMN. Saya tak sebut BUMN mana. Dia kasi anggaran tinggi banget, padahal saya juga sebelum masuk pemerintah, saya ini pengusaha juga. Jadi agak ngertilah sedikit-sedikit. Kok mahal banget, swasta harganya sekian persen lebih murah, waktunya lebih cepat dan swasta itu bisa kita kejar-kejar dikit. Saya butuh sekian bulan,”jelasnya.

“Kadang-kadang BUMN ini maaf saja pimpinannya keenakan. Dipasang karena ada backing ada sponsornya. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, saya bicara apa adanya lo. saya mau kasi (proyek) ke BUMN waktu lebih lama dan harga tinggi. Saya kasi swasta jadi itu proyek rumah sakit. Sebentar lagi akan diresmikan,” tuturnya.

Dia mengatakan proyek yang dibangunnya adalah rumah sakit militer di Asia Tenggara.

“Seribu tempat tidur dan 136 ICU dengan 26 lantai yang melaksanakan adalah swasta. Lamanya pembangunan bisa dicek hanya satu tahun kurang. Jadi saya mengerti. Ini kembali lagi kehendak politik. Swasta monggo, BUMN kerja benar. Direksi tidak beres kita KPK-kan. Kita ini competition is good. Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi dan kualitas. Silakan.”

“Ini saya juga sedang bangun yang lain harapannya kerja cepat dan harga lumayan. Datangnya dari swasta. Tapi swasta pun kita tidak minta fee back. Tidak ada itu,” katanya.

Dia mengatakan jika menjadi presiden akan bertekad agar swasta, BUMN, koperasi serta UMKM bisa bersatu mengejar pertumbuhan tinggi karena uang beredar banyak.