MEDAN, kaldera.id – Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Sumatera Utara Yudha Johansyah meminta agar pemerintah daerah memiliki keberpihakan kepada pengusaha lokal.
Hal itu disampaikan Yudha Johansyah saat mendampingi Ketua Kadin Sumut berdialog dengan tim media, kemarin. Dia mengatakan agenda Kadin Sumut dalam waktu dekat sebenarnya rapat pimpinan dan sedang dicari waktu yang tepat karena rencananya akan dihadiri oleh beberapa menteri termasuk Menteri Investasi.
Ajang rapim (rapat pimpinan) itu akan dipadu dengan rapat koodinator wilayah dengan menghadirkan semua Kadin kabupaten Kota di Sumut, katanya. Sebab, menurut Yudha Johansyah banyak sekali hal yang disampaikan pengurus daerah harus dicari solusinya.
“Terutama soal keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal,” jelasnya. Yudha Johansyah bersama Firsal Dida Mutyara menceritakan mereka sudah turun ke daerah-daerah beberapa waktu lalu dan banyak sekali aduan yang muncul.
“Permasalahan di sektor pertanian, perikanan, bahkan konstruksi. Semua harus kita rumuskan solusinya dalam rapat bersama pengurus kabupaten kota,” tuturnya. Bahkan pengaduan yang paling membuat mereka miris adalah ketika di Tarutung misalnya ditemukan hadirnya pemenang tender jasa konstruksi dari wilayah Papua.
Sekarang, kata dia, memang sistem keterbukaan tender dengan menggunakan LPSE menjadi sangat mudah. “Tapi sisi lain ada pengusaha-pengusaha lokal kita yang terabaikan. Orang Jakarta sampai Papua misalnya boleh mengikuti tender pengerjaan konstruksi sampai ke Sumut,” ungkapnya.
Menjadi problem ketika kehadiran perusahaan daerah itu berarti daerah ini kehilangan potensi pembayaran pajak, tuturnuya. Sebab perusahaan tersebut akan membayar pajak dimana dia berdomisili, ungkapnya. “Harusnya jika kita ambil contoh perusahaan di Tarutung tadi dapat prioritas maka pajak yang dibayarkan perusahaannya juga akan masuk ke kas daerah. Tapi kalau kemudian perusahaan yang dari Papua yang datang maka perusahaan itu akan membayarkan pajak di daerahnya.”
Hal itu pulalah, kata dia, yang mendorong Kadin Sumut berharap Pergub Keanggotaan bisa diteken gubernur. Tapi menurut Yudha, agenda ini baru akan bisa selesai setelah pemilihan gubernur. “Intinya sekarang draft Pergub itu sudah ada dibagian hukum. Maka kami akan menunggu itu,” jelasnya.
Yudha Johansyah mengatakan hal itu sejalan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini. “Kita ingin agar siapapun yang terpilih jadi gubernur, walikota dan bupati di daerah memiliki keberpihakan kepada pengusaha lokal kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul,” jelasnya.
Kalau pemimpin daerah tidak faham dengan kesulitan yang dihadapi dunia usaha maka akan sulit ke depannya berkoordinasi dan kolaborasi mendorong perekonomian daerah, kata dia. “Kami harapkan para kepala daerah terpilih nantinya mampu menjembatani solusi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul,” kata dia.
Fenomena deflasi terus terjadi, daya beli yang melemah serta pengangguran yang meningkat merupakan bukti rumitnya persoalan di daerah-daerah yang harus segera dicari solusinya. “Untuk itu ke depan pun Kadin sumut bisa bekerjasama dengan semua kepala daerah terpilih,” kata Yudha Johansyah
“Ada banyak sekali masalahnya. Secara makro kita saat ini menghadapi deflasi berkelanjutan. Soal daya beli yang turun, pengangguran yang meningkat. Ini semua harus dicari solusinya,” kata dia.
