MEDAN, kaldera.id – Pemko Medan meraih penghargaan terkait pengelolaan keuangan daerah terbaik dari Kementrian Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan Pemko Medan semakin maksimal dalam mengelola anggaran.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Zulkarnain mengungkapkan, salah satu mesin penggerak pembangunan kota adalah APBD. Untuk itu APBD harus dikelola secara sehat. Sehingga mampu mendanai seluruh program prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan sekaligus menjadi stimulus perekonomian kota.
“Pengelolaan keuangan daerah yang sehat pada dasarnya memiliki beberapa dimensi pokok. Mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan dan penataan usahaan. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana seluruh prosesnya harus berbasis partisipatif, transparan dan akuntabel,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).
Dirinya menuturkan, Pemko Medan melalui leading sektornya beberapa OPD seperti BPKAD dan Bappeda Kota Medan dalam Tim TAPD harus mampu mengelola siklus APBD secara partisipatif, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan APBD sehat yang berorientasi kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah, maka secara nasional pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri menerapkan instrumen evaluasi yang disebut dengan indeks pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun dilakukan pengukurannya untuk seluruh kabupaten/kota secara nasional dengan berbagai kategori tertentu. Seperti Kota Medan sendiri mendapatkan penghargaan dengan kategori fiskal tertinggi,” jelasnya.
Atas penghargaan ini dirinya mengucapkan rasa syukur. Penghargaan ini tentunya berkat komitmen yang tinggi dari Pemko Medan untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat guna dapat meningkatkan kesejahteraan dengan pelayanan publik yang lebih baik.
Selain itu, penghargaan ini juga tentunya merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Kota Medan yang telah menerapkan siklus APBD dan pengelolaan APBD yang sehat dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan ini tentunya juga berkat partisipasi seluruh stakeholder kota, baik pada tahap penganggaran, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Termasuk dukungan penuh DPRD Medan. Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder menyelenggarakan siklus APBD dan pengelolaan APBD yang berbasis kesejahteraan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel di masa yang akan datang,” tambahnya. (Reza)