BOGOR, kaldera.id – Presiden Joko Widodo dalam keterangan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor menyampaikan mengenai Refocusing dan Realokasi Anggaran pada APBN 2020, Selasa, (14/4/2020).
Pada rapat yang diikuti oleh para Menteri dan juga lembaga negara, Jokowi meminta seluruh lembaga menyisir dana APBN dan APBD. Dalam rapat, Jokowi juga meminta kepada Mendagri dan Menkeu agar menegur daerah yang APBD nya masih menggalakkan bisnis.
“Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Jokowi menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian dan seluruh lembaga untuk memangkas belanja yang tidak prioritas, potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas dan rapat dan belanja lain yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Fokus 3 Prioritas
Jokowi meminta untuk memfokuskan semua kekuatan pada upaya penanganan Covid-19.
“Jangan sampai lari dari 3 prioritas; kesehatan yaitu Covid-19, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha,” tambahnya.
Jokowi mengatakan jika target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi cukup tajam.
“Ini tidak hanya terjadi di negara kita. Bahkan lembaga internasional seperti IMF sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga telah menerima hitungan terakhir visa tumbuh negatif ekonomi global.
“Bisa tumbuh negatif -28 persen, artinya ketarik sampai -6 persen. Dari data ini kita harus mempersiapkan diri dengan berbagai skenario dalam melakukan upaya pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi,” tutupnya.(silvia marissa)