JAKARTA, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu kembali mengingatkan pemerintah agar pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru diharapkan tak bebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi. Pembagunan infrastruktur dasar dan alih fungsi lahan harus betul-betul terpantau dengan baik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.
Dia berbicara kepada media melalui sambungan telefon terkait pendanaan IKN, Jumat (4/2/2022). Karena dulunya pemerintah sudah menyatakan bahwa mayoritas dana pembangunan tidak menggunakan anggaran negara, kata dia. “Kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN. Misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang,” tegasnya.
Sekarang, menurut anggota DPR RI Dapil Sumut ini bisa dipastikan harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melejit 10 kali lipat. Itu sangat mahal. Seharusnya ada pengawasa atas harga tanah tersebut. “Dan yang tidak kalah pentingnya, master plan harus jelas, sehingga publik tahu perencanaan pembangunan IKN baru.”
“Kita di Komisi XI juga berharap Bappenas dapat memastikan master plan IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Antarinstansi vertikal dan horizontal juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan. Termasuk ketika kita merencanakan IKN ini juga harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya,” kata dia.(rel/arn)
