SIPIROK, kaldera.id- Untuk cegah para Kepala Desa (Kades) tersandung kasus hukum, anggota Komisi XI DPR RI, H Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA, menggelar sosialisasi terkait pengelolaan dana Desa (DD) yang baik di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat (21/06/2024) pagi.
Gus Irawan, menggelar sosialisasi pengelolaan DD yang baik bagi para Kades untuk cegah tersandung kasus hukum ini di Sopo Namora, Kelurahan Baringin, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) ini, menjadi keynote speaker atau narasumber pada sosialisasi optimalisasi peran dan fungsi BPK dan DPR RI dalam akuntabilitas pengelolaaan Dana Desa di Tapsel.
Gus Irawan Pasaribu memiliki obsesi mulia agar para Kades di Tapsel dapat mengelola DD secara tepat. Tepat dalam hal pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, atau pun pelaporannya.
Gus Irawan memaparkan, semangat memperhatikan dan membangun Desa, juga merupakan salah satu program strategis Presiden terpilih H Prabowo Subianto. Sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Prabowo-Gibran poin kedua.
Pada poin kedua ini, berisi tentang memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Dan juga, Asta Cita keenam, yaitu membangun dari Desa untuk pemerataan ekonomi
Poin kedua dan keenam dari Asta Cita, sambungnya, menitikberatkan pada konsentrasi pembangunan di Desa. Dengan demikian, harapannya, salah satu program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, makan bergizi gratis akan dapat berjalan.
“Tentunya, peran Kades, akan lebih optimal nantinya. Oleh karenanya, untuk menyambut program strategis itu agar berjalan dengan baik, kita harus merubah pola pikir bersama,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPKP Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, juga memaparkan materi terkait penggunaan DD dan berikut dengan pengelolaan keuangan Desa yang baik dan tepat.
Terpisah, Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, SH, menyambut positif upaya Gus Irawan, yang berupaya menyelamatkan para Kades dari jerat hukum lewat sosialisasi bersama BPK RI.
Menurut Ketua DPRD Tapsel, sosialisasi terkait optimalisasi peran dan fungsi BPK dan DPR RI dalam akuntabilitas pengelolaaan DD oleh Gus Irawan ini merupakan upaya mulia demi menyelamatkan para Kades dari jerat hukum pidana.
“Dengan adanya sosialisasi oleh Bapak H Gus Irawan Pasaribu ini, harapan kami, tidak ada lagi Kades yang tersandung hukum terkait pengelolaan DD di Kabupaten Tapsel ke depan,” kata Basith sapaan karib pria yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Tapsel yang juga hadir dalam sosialisasi itu.
Basith juga memuji Gus Irawan yang siap mem-back up para Kades, jika terbentur di kelengkapan administrasi ataupun ketatausahaan dalam laporan pengelolaan DD.
“Bapak H Gus Irawan Pasaribu, membuktikan bahwa negara dalam hal ini DPR RI hadir untuk melindungi segenap jajarannya. Demi terwujudnya pembangunan di Desa yang lebih baik,” imbuhnya.
