Musda Golkar Banten dan Bali Kelar, Musda Golkar Sumut dan Sulsel masih Gantung

0
15
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

JAKARTA, kaldera.id – DPP Partai Golkar terus menggelar Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar tingkat provinsi hingga 5 Maret 2020. Setelah Bali, DPD Partai Golkar Banten juga sudah memilih ketua baru. Sedangkan Musda Golkar Sumut dan Sulawesi Selatan saat ini masih gantung.

Informasi dihimpun, Jumat (28/2/2020), menyebutkan, Nyoman Sugawa Korry, terpilih jadi Ketua DPD I Golkar Bali 2020-2025 melalui Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Bali di Hotel Prime Plaza, Sanur, Denpasar Selatan, Senin lalu. Dilansir nusabali.com, politisi senior yang kini Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar ini terpilih secara aklamasi, setelah kandidat favorit I Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengundurkan diri dalam pencalonan.

Kemudian di Banten, Ratu Tatu Chasanah kembali memimpin DPD Golkar Banten. Dilansir pelitabanten.com, Ratu Tatu terpilih sebagai ketua partai berlambang beringin pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Banten ke-V, di Hotel Horizon Ultima Ratu, Kota Serang, pada Rabu lalu. Bupati Serang ini mendapat tugas dari DPP Golkar untuk meloloskan kader-kader beringin pada Pilkada di empat Kabupaten/Kota di Banten. Yakni, Pilkada Kabupaten Serang, Pandeglang, Cilegon dan Tangerang Selatan.

DPP Partai Golkar punya target menuntaskan semua Musda DPD I Partai Golkar se Indonesai pada 5 Maret 2020. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin membenarkan itu. “Perintah DPP Partai Golkar, 5 Maret 2020 harus selesai semua. Ada beberapa daerah lagi yang belum selesai seperti Sumut, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan,” katanya.

Musda Golkar Sumut dan Sulsel

Untuk Musda Golkar X Sumut, diketahui masih berlanjut setelah DPP Partai Golkar melakukan kajian terhadap gelaran musda Senin (24/2/2020) yang memilih Ahmad Yasyir Ridho Loebis, dinilai cacat hukum. Sementara untuk Musda Golkar Sulsel, masih terjadi tarik menarik antara Nurdin Halid dengan DPP Partai Golkar. “Sesuai aturan partai, semua musda tetap menjadi kewenangan DPP Partai Golkar. Kita sama tunggu perkembangannya,” beber Azis.

Musda Golkar se Indonesia menjadi agenda penting DPP Partai Golkar untuk diselesaikan. Sebab Partai Golkar akan menghadapi Pilkada Serentak 2020. Pengamat Politik dari UMSU, Shohibul Ansor Siregar, untuk Musda Golkar Sumut, menurutnya sikap DPP Partai Golkar membuka peluang untuk diinterpretasikan.

“Ada yang tidak dinarasikan secara terbuka soal mandat versi Ahmad Doli Kurnia dan mandat versi Azis Syamsuddin. Saya tidak tahu persis keberpihakan Airlangga Hartarto dalam hal ini. Tapi ada sebagian anggota DPP Partai Golkar yang menginginkan Golkar Sumut dipimpin figur tertentu. Yasyir Ridho tahu hal itu, dan memberikan perimbangan yang sangat wajar,” pungkasnya.

Dengan situasi Musda Golkar Sumut, Shohibul hanya mengingatkan, kontituen Golkar sangat ingin konflik dieleminir dan tentu saja, konsolidasi menjadi penting untuk wahana energi kader partai yang besar ini. (finta rahyuni)