Site icon Kaldera.id

DPP Partai Golkar harus Turun Tangan Tuntaskan Musda Golkar Sumut

MEDAN, kaldera.id – Musda Partai Golkar Sumatera Utara belum juga menunjukkan titik terang pelaksanaan meski sudah dibentuk panitia. DPP Partai Golkar pun diharap turun tangan untuk menyelesaikan gelaran musda yang taat aturan.

“Melihat kejadian yang ada di Partai Golkar Sumut saat ini, dengan agenda kegiatan untuk menuju musyawarah atau memilih Ketua DPD Partai Golkar Sumut, DPP Partai Golkar harus membuat kebijakan tersendiri dengan mengedepankan aturan-aturan yang ada,” kata Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Ilhamsyah, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, DPP Partai Golkar harus turun langsung bukan karena permintaan atau laporan dari orang tertentu karena kepentingan-kepentingan sehingga keputusan yang sudah dikeluarkan Mahkamah Partai dilanggar dan diabaikan. ”

“Saya yakin orang-orang yang ada di tubuh Partai Golkar Sumut adalah orang-orang yang santun dan dewasa dalam berpolitik dan sopan dalam menyampaikan pendapat karena di dalam partai ini, apa saja yg akan dilakukan atau kegiatan dengan mengatasnamakan partai tentu sesuai prosedur dan aturan mengedepankan aturan, juklak, juknis dan diskresi dari DPP Partai Golkar,” tegasnya.

Damai, harus Sesuai Aturan Partai

 

Sebelumnya Mahkamah Partai Golkar menyatakan bahwa musyawarah partai golkar sumut yang diadakan tgl 23 dan 24 Februari 2020, dinyatakan tidak sah dan harus diulang dengan mengedepankan perdamaian dari kedua belah pihak.

“Jika mengedepankan perdamaian tentu pengurus DPD Golkar Sumut dalam membuat keputusan dalam hal mengagendakan kegiatan musyawarah harus patuh kepada keputusan mahkamah partai dan diawasi oleh mahkamah partai seperti pembentukan panitia sampai pemilihan ketua,” bebernya.

Ilhamsyah yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan 2014-2019, meyakini Partai Golkar Sumut akan makin solid jika keadilian dengan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak dalam menyusun kepanitiaan musyawarah sampai pemilihan ketua depenitip yang baru dengan pengawasan mahkamah partai harus menjadi agenda utama.

“Dan yang merasa berkepentingan harus menahan diri dari membuat keputuskan-keputusan yang menguntungkan salah satu pihak. Tetaplah berpedoman keputusan dari mahkamah partai. Untuk kader-kader Golkar yang ada di Sumatera Utara marilah kita menuju musyawarah dan memilih ketua yang mampu membawa Golkar menjadi semakin besar,” ujar Ilhamsyah.(finta rahyuni)

Exit mobile version