Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti
LANGKAT, kaldera.id — Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan kesiapan untuk merealisasikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Langkat Syah Afandin melalui Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti saat menghadiri rapat paripurna penetapan Pokir DPRD Masa Sidang I Tahun Ke-II 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat.
Bupati menegaskan, Pokir DPRD merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena bersumber langsung dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan.
“Pemerintah daerah siap bersinergi dan berkolaborasi dengan DPRD untuk merealisasikan program-program pembangunan yang bersumber dari Pokir DPRD,” ujar Tiorita membacakan sambutan Bupati.
Menurut Bupati, Pokir DPRD menjadi salah satu rujukan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk dalam penyelarasan program tahunan pemerintah daerah dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin dan dihadiri para wakil ketua serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Langkat menegaskan bahwa Pokir DPRD yang ditetapkan merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Langkat.
“Pokir DPRD ini adalah suara masyarakat yang kami himpun melalui reses. Kami berharap pemerintah daerah menjadikannya sebagai prioritas dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan,” kata Sribana.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD Langkat Ristya Chayani menyampaikan laporan hasil pembahasan Pokir DPRD.
Ia menjelaskan bahwa seluruh Pokir yang ditetapkan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.
Dengan penetapan Pokir DPRD Tahun Anggaran 2026 ini, DPRD dan Pemkab Langkat menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
