MEDAN, kaldera.id – Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov Sumut rupanya diberikan dalam bentuk sembako. Sayangnya, ada tudingan selisih harga pengadaan sembako Rp56,1 miliar. Untuk siapa?
“Elemen rakyat menilai, JPS dalam bentuk pembagian sembako itu hanya menguntungkan orang sekeliling Gubsu Edy Rahmayadi. Bahkan ada kesan Gubsu membagi-bagi proyek sembako kepada para orang dekatnya,” kata Tokoh Muda Muhammadiyah Sumatera Utara, Abdullah Sitorus, Senin (18/5/2020) di Medan.
Seperti diketahui, JPS yang disalurkan Pemprovsu berupa bantuan sembako kepada 1.321.426 KK. Tiap KK mendapat paket sembako seharga Rp225.0000 yang berisi 10 kg beras, 2 kg gula pasir, 2 kg minyak goreng dan 20 bungkus mie instan.
“Kita soroti bukan hanya soal selisih harga, tapi ada kesan di tengah pandemi malah Gubsu membagi-bagi proyek ke orang terdekatnya,” kata Abdullah Sitorus.
Menurut dia, bantuan JPS Pemprovsu sebaiknya diberikan tunai kepada penerima. Lebih bermanfaat bagi penerima dan warung sebelah rumah penerima.
“Itu bisa lebih bermanfaat untuk penerima dan menggerakkan perekonomian warga ketimbang pengadaan sembako yang menguntungkan pribadi oknum serta berpotensi kecurangan,” kata Abdullah.
Abdullah menilai pengadaan sembako bantuan JPS hanya akal-akalan agar orang terdekat Gubsu bisa meraup keuntungan di tengah pandemi.
“JPS itu biasanya tunai, gak ribet dan gak ada kesan mainin anggaran atau jumlah bantuan,” ujar Abdullah.
Dari perhitungan Abdullah, harga 10 kg beras=Rp104.000, 2 kg gula=Rp25.000, minya goreng 2 kg=Rp20.000 dan 20 bungkus mie instan Rp33.500.
“Total seharga Rp182.500 beli dari produsen. Ada selisih Rp42.500 dari Rp225.000. Kalau biaya gudang, udah urusan penyedia barang itu,” tukas Abdullah.(reza shahab)
