Hujan deras yang mengguyur Kota Medan sejak Jumat dini hari (6/11/2026) menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir.ADA ironi yang patut direnungkan dari apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Lapangan Merdeka, Sabtu (14/11/2026). Di hadapan jajaran pemerintah, aparat, kepala lingkungan (Kepling), relawan, dan unsur terkait, Rico menyerukan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi potensi bencana. Keselamatan masyarakat, katanya, harus menjadi prioritas utama.
Ada dua peristiwa menarik yang mengikuti apel itu. Pertama, kericuhan yang melibatkan sejumlah Kepling dengan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Muncul pemberitaan mengenai dugaan pemukulan terhadap salah seorang Kepling menggunakan alat komunikasi handy talky (HT). Kasus ini sudah didamaikan oleh Inspektorat Pemko Medan pada 17 November 2026. Kedua, dalam apel itu Wali Kota Medan juga melempar kabar tentang pencairan upah pungut (UP) dan kenaikan honor bagi kepling di Kota Medan.
Peristiwa berikutnya menarik dilihat dari perspektif komunikasi pemerintahan dan komunikasi digital. Seusai apel, Rico menemui para Kepling dan menyampaikan dua kabar: pencairan upah pungut (UP) pada Senin, 16 November 2026, serta rencana kenaikan penghasilan seluruh Kepling sebesar Rp200 ribu mulai 2027. Kebijakan tersebut tentu patut diapresiasi.
Kepling merupakan aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka menjadi penghubung pemerintah dengan warga, menyampaikan informasi, mendeteksi persoalan lingkungan, dan membantu penanganan situasi darurat. Kesejahteraan mereka merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan publik. Tapi pilihan untuk menyampaikan kebijakan tersebut di satu momentum yang bersamaan dengan apel siaga bencana, tentu bukan pilihan bijaksana.
Wacana ini jadi ironi ketika dua isu berbeda, yakni kesiapsiagaan bencana dan kesejahteraan Kepling, berada dalam satu rangkaian peristiwa dan kemudian dikomunikasikan melalui kanal informasi pemerintah. Berdasarkan pengamatan terhadap urutan publikasi pada akun Instagram Prokopim Pemko Medan, konten mengenai pencairan UP dan kenaikan penghasilan Kepling lebih dahulu ditayangkan dibandingkan pesan mengenai kesiapsiagaan bencana.
Urutan publikasi ini memang tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah tidak serius menghadapi ancaman bencana. Tapi dalam kajian komunikasi digital, urutan dan penonjolan pesan merupakan bagian dari strategi pembentukan agenda publik atau agenda setting. Apa yang lebih dahulu disampaikan, apa yang memperoleh ruang lebih besar, dan pesan apa yang terus diulang akan memengaruhi perhatian publik.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, mengapa kabar mengenai kesejahteraan aparatur justru lebih dahulu ditonjolkan dalam momentum yang secara substansi berkaitan dengan keselamatan masyarakat?
Pemerintah tentu berhak mengomunikasikan kebijakan kesejahteraan. Akan tetapi, ketika ancaman bencana menjadi latar utama sebuah kegiatan, komunikasi publik semestinya lebih mengutamakan edukasi risiko, kesiapan warga, jalur evakuasi, akses bantuan, dan langkah penyelamatan. Jangan sampai pesan mengenai kesiapsiagaan bencana tenggelam oleh pesan yang lebih mudah menghasilkan respons positif, seperti kabar kenaikan penghasilan aparatur.
Dalam teori komunikasi krisis, kredibilitas pemimpin tidak hanya dibangun melalui kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga melalui konsistensi antara pernyataan, keputusan, dan tindakan. Rico Waas sedang menghadapi ujian tersebut. Sebagai wali kota, ia bukan hanya dituntut memastikan kesiapan peralatan menghadapi banjir, tetapi juga memastikan seluruh organisasi pemerintahan bekerja dalam satu sistem koordinasi yang efektif.
Akun instagram Prokopim Medan dan perangkat komunikasi Pemko Medan juga perlu mengevaluasi strategi komunikasi digitalnya. Informasi mengenai ancaman bencana seharusnya memperoleh prioritas publikasi yang proporsional dengan tingkat urgensinya. Media sosial pemerintah bukan sekadar etalase kegiatan dan keberhasilan kepala daerah. Ia merupakan ruang pelayanan informasi publik, pendidikan masyarakat, dan penguatan kepercayaan terhadap pemerintah.
Di sinilah pentingnya membangun komunikasi pemerintahan yang tidak semata berorientasi pada pencitraan, tetapi juga pada kebutuhan informasi masyarakat.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bencana bukan hanya tentang seberapa banyak perahu karet, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran yang disiapkan pemerintah. Kesiapsiagaan juga tentang seberapa solid orang-orang yang mengoperasikannya, seberapa baik komunikasi di antara mereka, dan seberapa cepat pemerintah merespons kebutuhan warga.
Rico Waas perlu memastikan bahwa semangat keselamatan warga yang disampaikan dalam apel tidak berhenti sebagai kutipan pidato dan materi publikasi. Sebab, ketika bencana benar-benar datang, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar terlihat siap. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang memang siap bekerja.
Berkaca dari unggahan akun Instagram Prokopim, Pemko Medan terlihat bingung untuk menentukan prioritas. Atau memang, isu kebencanaan dalam konteks apel siaga kebencanaan itu bukan prioritas? Maka kita tinggal perlu selalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan YME agar kita dijauhkan dari bencana, tak usah berharap kali pada kerja-kerja cerdas pemerintah kota untuk itu.(*)
*) Penulis adalah Dosen, Praktisi Media, warga Medan korban banjir 2024 & 2025