Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas
MEDAN, kaldera id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengusulkan penguatan aturan mengenai aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia), serta keterbukaan informasi rekam jejak calon legislatif (caleg) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.
Menurut Rico, penyelenggaraan pemilu harus menjamin seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilih secara mandiri tanpa hambatan. Selain fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah bagi kelompok rentan, pemilih juga perlu mendapatkan informasi memadai mengenai calon yang akan dipilih.
Usulan tersebut disampaikan Rico saat mengikuti rapat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam rangka menghimpun masukan penyusunan RUU Pemilu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).
Dalam forum tersebut, Rico menyoroti pentingnya jaminan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas dan lansia saat menggunakan hak suara di TPS. Menurutnya, keterbatasan fasilitas dapat mengurangi kemandirian pemilih dalam menentukan pilihan politik.
“Kami berharap memang benar-benar bisa berkeadilan untuk semuanya. Yaitu, bagaimana inklusivitas bagi pemilih rentan di pemilu masa mendatang, terutama untuk masyarakat disabilitas dan juga lansia,” ujar Rico.
Ia secara khusus menyoroti mekanisme pemungutan suara bagi penyandang tunanetra. Selama ini, pemilih tunanetra masih banyak bergantung pada pendampingan ketika berada di bilik suara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang intervensi terhadap pilihan pemilih.
Karena itu, Rico meminta agar mekanisme pemungutan suara bagi penyandang tunanetra turut menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi, baik melalui penggunaan kertas suara braille maupun sistem audio.
“Apakah tetap memakai yang braille seperti biasanya ataupun memakai sistem audio, karena sepengetahuan kami pada saat yang lalu masih banyak dilakukan pendampingan. Kekhawatirannya adalah pendampingan tersebut sifatnya tidak menjadi netral, akhirnya malah menjadi dorongan kepada salah satu calon,” tegasnya.
Selain aksesibilitas, Rico mengusulkan pembentukan sistem informasi terpadu yang memuat profil dan rekam jejak seluruh calon legislatif. Informasi tersebut harus mudah diakses masyarakat agar pemilih dapat mengetahui latar belakang kandidat sebelum menentukan pilihan.
Menurutnya, informasi yang disediakan tidak cukup hanya mencantumkan nama dan partai politik pengusung, tetapi juga perlu memuat pendidikan, kredibilitas, pandangan politik, hingga ideologi setiap calon.
“Dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi agar seluruh informasi calon ini benar-benar bisa diakses. Mulai dari partai politiknya, kredibilitasnya, pendidikannya, pandangan politiknya, hingga ideologi politiknya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan Panja tengah mengejar penyelesaian draf RUU Pemilu yang memuat lebih dari 400 pasal sebelum Februari 2027.
Ia menyoroti sejumlah persoalan penyelenggaraan pemilu di Sumatera Utara, mulai dari tingginya pengaduan dugaan pelanggaran yang tercatat di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada, hingga persoalan netralitas aparatur dan penyelenggara pemilu.
“Ini menandakan bahwa masyarakat belum mau memilih secara sukarela kecuali ada ongkosnya. Artinya mungkin sosialisasi, pendekatan daripada pihak pemerintah, penyelenggara, dan partai kepada masyarakat ini belum sinkron dengan baik,” ungkap Dede.
Ia berharap masukan dari kepala daerah dan akademisi berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara dapat menjadi bahan penyempurnaan regulasi pemilu mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan lima pilar yang menurutnya menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemilu.
Kelima pilar tersebut meliputi profesionalitas penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu yang demokratis dan akuntabel, pemilih yang partisipatif, netralitas penyelenggara negara, serta terjaganya kondusivitas daerah.
“Pertama pemilu yang berjalan secara profesionalitas. Kedua, peserta pemilu yang demokratis dan akuntabel. Ketiga, pemilih yang partisipatif. Keempat, netralitas penyelenggara negara, dan yang kelima adalah menjaga kondusivitas,” papar Bobby. (Reza)