Pemprov Sumut Siapkan Holding BUMD, PD AIJ Diubah Jadi Perseroda

redaksi
18 Nov 2026 20:52
Medan News 0 1
3 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah menyiapkan pembentukan holding badan usaha milik daerah (BUMD) yang melibatkan empat perusahaan, yakni PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Dhirga Surya, dan PD Aneka Industri Jasa (AIJ).

Perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan sebelum proses penggabungan dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membacakan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PD AIJ menjadi Perseroda dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (18/11/2026).

Surya menjelaskan, Pemprov Sumut terus mendorong peningkatan kinerja BUMD karena salah satu indikator penting keberadaan perusahaan daerah adalah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).



Karena itu, evaluasi terhadap kondisi keuangan, efektivitas pengelolaan, dan pengembangan kegiatan usaha terus dilakukan. Sebelum proses penyatuan perusahaan dilaksanakan, perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda menjadi salah satu tahapan yang perlu dituntaskan.

“Langkahnya adalah Pemprov sedang melakukan persiapan pembentukan Holding BUMD yang melibatkan PT PPSU, PT PSU, PT Dhirga Surya, dan PD AIJ. Dan perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda merupakan satu dari sekian tahapan yang perlu diselesaikan sebelum proses penggabungan dilanjutkan,” ujar Surya didampingi Staf Ahli Gubernur Alfi Syahriza.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai perlunya pembenahan tata kelola dan manajemen BUMD, Surya menyatakan perubahan status hukum harus diikuti peningkatan profesionalisme, kinerja, dan pengawasan perusahaan.

Pemprov Sumut, kata dia, berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Proses pengangkatan direksi dan dewan pengawas juga akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dengan melibatkan unsur terkait.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sependapat bahwa perubahan bentuk badan hukum harus menjamin perbaikan tata kelola dan kinerja perusahaan. Karena itu perubahan PD AIJ menjadi Perseroda perlu diikuti dengan pembenahan manajemen, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten,” ungkapnya.

Surya menambahkan, manajemen perusahaan juga didorong menyusun rencana bisnis berdasarkan potensi dan kelayakan usaha, kondisi keuangan, serta peluang pasar. Dengan demikian, transformasi BUMD tidak berhenti pada perubahan administrasi dan legalitas, tetapi harus memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

Ia berharap seluruh masukan fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan Ranperda sekaligus memastikan arah transformasi dan pengembangan PT AIJ Perseroda ke depan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony yang memimpin rapat menyampaikan pembahasan lanjutan Ranperda perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda akan diagendakan pada rapat berikutnya. Agenda tersebut dilanjutkan dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut. (Reza)