PT Samakta Mangkir RDP, Komisi 2: Jangan Sepelekan Dewan

redaksi
17 Nov 2026 14:48
Medan News 0 0 View
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Manajemen PT Samakta Indo Mandiri tidak memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Medan terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan gaji pekerja yang tidak dibayarkan. Ketidakhadiran perusahaan tersebut menuai kecaman karena dinilai tidak menghargai lembaga legislatif.

Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Janses Simbolon, mengaku kecewa dengan sikap manajemen perusahaan yang tidak menghadiri RDP di Gedung DPRD Medan, Selasa (17/11/2026).

“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses.

RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon. Karena pihak perusahaan tidak hadir, rapat terpaksa ditunda.



Modesta menegaskan, Komisi II akan kembali memanggil manajemen PT Samakta Indo Mandiri dengan menghadirkan instansi terkait untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” kata Modesta.

Pengaduan yang dibahas dalam RDP tersebut disampaikan seorang pekerja bernama Gio Doni. Ia mengaku mengalami PHK sepihak setelah sebelumnya bekerja melalui PT Samakta Indo Mandiri, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang beralamat di Marelan Pasar 3 Timur.

Gio mulai bekerja pada 2025 dan ditempatkan di unit kerja PT Bintang Toba, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025 atau selama sembilan bulan.

Namun, selama bekerja, Gio mengaku tidak pernah menerima pembayaran gaji dari PT Samakta Indo Mandiri sejak April 2025. Ia juga menyatakan tidak pernah mengajukan pengunduran diri.

Persoalan semakin menjadi sorotan setelah pada Oktober 2026 Gio mengetahui dirinya telah diberhentikan dari pekerjaan.

Janses mempertanyakan dasar perusahaan tidak membayarkan gaji pekerja sekaligus memutus hubungan kerja tanpa adanya pengunduran diri dari yang bersangkutan.

“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegasnya.

Komisi 2 DPRD Medan menegaskan akan mengawal pengaduan tersebut hingga tuntas. DPRD meminta perusahaan hadir dalam pemanggilan berikutnya untuk memberikan penjelasan sekaligus mengklarifikasi dugaan pengabaian hak-hak pekerja. (Reza)