Pendapatan Deli Serdang 2027 Tembus Rp4,18 Triliun, Rp1,64 Triliun Ditargetkan dari PAD
Rapat paripurna DPRD Deli Serdang melalui penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Jumat (13/11/2026).
DELI SERDANG, kaldera.id – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp4,18 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung 10 prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, pertanian hingga infrastruktur.
Proyeksi tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang melalui penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Jumat (13/11/2026).
Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo bersama Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra dan Agustiawan Saragih.
Dalam penyampaian nota pengantar Bupati terhadap RAPBD 2027, Lom Lom mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
Menurutnya, berbagai masukan dan koreksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan perencanaan anggaran agar lebih terukur, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
“Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, kita telah menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta skala prioritas,” ujar Lom Lom.
Kebijakan anggaran 2027 mengusung tema pembangunan “Akselerasi Pembangunan Daerah yang Sehat, Inklusif dan Berkelanjutan”. Arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan agenda pemerintah pusat melalui Asta Cita dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui PHTC.
Salah satu target yang disiapkan adalah penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada 2027. Dengan penambahan tersebut, jumlah loket pelayanan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan ditargetkan mencapai 329 loket.
Di sektor kesehatan, Pemkab Deli Serdang menargetkan cakupan kepesertaan BPJS mencapai 98,8 persen melalui UHC Prioritas. Pemerintah juga merencanakan pembangunan tahap II RS Hamparan Perak dan satu puskesmas di Kecamatan Percut Sei Tuan.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah merencanakan pembangunan 222 ruang kelas baru, terdiri atas dua ruang kelas PAUD, 217 ruang kelas SD, dan tiga ruang kelas SMP. Pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya tampung sekolah sekaligus mengurangi sistem pembelajaran dua sesi atau double shift.
Pada sektor ekonomi, produksi padi ditargetkan mencapai 446.615 ton dan produksi perikanan 101.277 ton dengan dukungan pembangunan 100 kolam baru. Realisasi investasi juga dipatok sebesar Rp7,35 triliun.
Selain itu, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB ditargetkan mencapai 30,03 persen, peningkatan UKM/IKM naik kelas sebesar 2,81 persen, serta pembangunan 238 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Untuk infrastruktur, pemerintah menargetkan kondisi jalan baik mencapai 79 persen dan jalan mantap 100 persen dengan panjang penanganan 560,05 kilometer. Cakupan layanan irigasi ditargetkan mencapai 91,63 persen.
Program lainnya meliputi pembangunan alun-alun di lima kecamatan, penanganan delapan kawasan kumuh, serta rehabilitasi 672 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Pemkab Deli Serdang juga melanjutkan program beasiswa bagi masyarakat kelompok desil 1–5, termasuk Beasiswa Indonesia Emas untuk putra-putri terbaik daerah.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 ditargetkan mencapai Rp1,643 triliun, meningkat dibandingkan realisasi 2026 sebesar Rp1,274 triliun.
Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4.185.647.540.707, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4.790.282.360.170.
Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp657.634.819.463 dan pengeluaran pembiayaan Rp53 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp604.634.819.463.
Lom Lom berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum dituangkan dalam RAPBD 2027.
“Kami berharap pengawalan dan kerja sama yang baik ini terus berlanjut pada tahap-tahap penganggaran berikutnya, sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan.
Menurutnya, capaian pembangunan harus dilihat dari keberhasilan menyelesaikan persoalan masyarakat dan manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Ia meminta pemerintah daerah menjaga fokus dan konsistensi dalam menjalankan 10 prioritas pembangunan agar anggaran yang dialokasikan tidak sekadar menjadi rutinitas program tanpa hasil yang terukur.
“Visi tersebut tidak boleh berhenti sebagai rumusan normatif dalam dokumen perencanaan maupun sekadar pemenuhan administrasi pemerintahan. Sebaliknya, harus diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, dengan hasil yang terukur serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Misnan.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi landasan bagi Pemkab dan DPRD Deli Serdang untuk melanjutkan pembahasan RAPBD sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. (Reza)
Pos Terkait
