Dalihan Na Tolu Hijau, Inovasi Tapsel yang Padukan Konservasi Orangutan dan Kesejahteraan Masyarakat Tembus Final I-SIM 2026
Penjurian akhir Top 5 Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026)
JAKARTA, Kaldera.id – Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan dapat menjadi kekuatan strategis dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Melalui inovasi Dalihan Na Tolu Hijau, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., C.A., memaparkan model pembangunan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi desa dalam penjurian akhir Top 5 Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Paparan tersebut berlangsung di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah Tapanuli Selatan berhasil masuk lima besar kabupaten dengan capaian penilaian tertinggi dalam ajang nasional yang mendorong percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Di hadapan dewan juri lintas sektor, Gus Irawan menegaskan bahwa kekuatan utama program Dalihan Na Tolu Hijau terletak pada kemampuannya mengangkat nilai-nilai budaya masyarakat Tapanuli Selatan menjadi gerakan nyata dalam menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gus Irawan Pasaribu
“Program ini kami angkat dari kearifan lokal masyarakat Tapanuli Selatan, yaitu Dalihan Na Tolu. Nilai utamanya adalah gotong royong, musyawarah, dan setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Kami yakin, program yang berakar pada budaya masyarakat seperti ini akan memiliki keberlanjutan yang kuat,” ungkap Gus Irawan.
Salah satu implementasi utama Dalihan Na Tolu Hijau berada di Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan perlintasan satwa langka orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) di ekosistem Batangtoru, yang menghubungkan blok habitat bagian barat dan timur.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama mitra organisasi lingkungan telah mengembangkan kerja sama konservasi dan preservasi kawasan seluas 50 hektare bersama masyarakat. Program tersebut ditargetkan terus diperluas hingga mencapai 150 hektare pada 2030.
Menurut Gus Irawan, upaya ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan habitat satwa langka, tetapi juga membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar menjadi bagian dari penjagaan ekosistem.
“Kami ingin masyarakat di sana terus memiliki kepedulian untuk menjaga ekosistem disekitarnya. Konservasi ini juga menjadi upaya membangun ruang hidup bersama antara masyarakat dan satwa yang dilindungi, terutama orangutan Tapanuli,” jelasnya.
Ia menambahkan, nilai-nilai kearifan lokal telah lama hidup dalam keseharian masyarakat, mulai dari tradisi gotong royong dalam kegiatan pertanian hingga pengelolaan kebun bersama yang hasilnya dapat dinikmati secara kolektif.
Tradisi tersebut menjadi modal sosial untuk memastikan pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi tumbuh sebagai kesadaran bersama masyarakat.
Dalam pemaparannya, Gus Irawan juga mengaitkan pentingnya menjaga ekosistem dengan pengalaman bencana hidrometeorologi yang melanda Tapanuli Selatan pada 25 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa wilayah Luat Lombang memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap longsor dan pergerakan tanah. Namun, kawasan hulu yang tutupan hutannya relatif masih terjaga menunjukkan tingkat dampak yang tidak separah sejumlah wilayah terdampak lainnya.
Pengalaman tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa perlindungan hutan merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga sumber air, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, dan melindungi kehidupan masyarakat.
“Kearifan lokal masyarakat mengajarkan bahwa kehidupan bersumber dari air, sementara air berasal dari hutan. Karena itu, hutan harus dijaga. Kami melihat bahwa menjaga ekosistem bukan hanya untuk melindungi satwa, tetapi juga untuk melindungi kehidupan masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penguatan mitigasi bencana, Pemkab Tapsel juga mengembangkan sistem peringatan dini melalui sensor pemantauan debit air di kawasan hulu yang terhubung dengan 12 titik pemantauan di wilayah hilir pada tiga kecamatan. Sistem ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi banjir.
Keunggulan lain yang ditawarkan Tapanuli Selatan dalam penjurian I-SIM 2026 adalah integrasi antara perlindungan lingkungan dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat.
Gus Irawan menegaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya diajak menjaga hutan, tetapi juga harus memperoleh manfaat ekonomi dari pembangunan yang berkelanjutan.
Karena itu, Pemkab Tapsel mengakselerasi pengembangan komoditas unggulan perkebunan, khususnya kopi, kakao, dan kelapa, yang disinergikan dengan program pembiayaan serta penguatan rantai pasok.
Pada tahun 2026, pengembangan kopi telah mencakup sekitar 728 hektare, kakao 150 hektare dengan tambahan pengembangan 150 hektare, serta kelapa genjah sekitar 200 hektare.
Di sektor pertanian, Pemkab Tapsel juga mengembangkan budidaya jagung dengan dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 0 persen bagi masyarakat di daerah terdampak bencana pada tahun pertama rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hingga saat pemaparan, tercatat sekitar 91 penerima KUR Bank Sumut mengembangkan jagung pada lahan sekitar 162 hektare. Selain itu, BAZNAS Tapanuli Selatan turut memperkuat pembiayaan produktif masyarakat melalui program zakat produktif, termasuk pengembangan jagung sekitar 40 hektare.
Untuk menjamin kepastian pasar, pemerintah daerah melibatkan BUMD sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan benih dan pembiayaan, tetapi mencakup pendampingan usaha hingga pemasaran hasil panen.
Gus Irawan bahkan memaparkan hasil panen kelompok tani perempuan yang mampu menghasilkan sekitar 8,1 ton jagung per hektare dengan pembiayaan yang relatif kecil. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi apabila masyarakat memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pasar yang tepat.
“Saya sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada lahan menganggur di Tapanuli Selatan. Kita ingin potensi lahan yang ada bisa produktif, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan hasilnya memiliki kepastian pasar,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Tapsel juga membuka peluang pengembangan potensi ekonomi karbon dari ekosistem Batang Toru. Upaya tersebut sedang didorong melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, ITB, UGM, IPB, dan USU, untuk mengkaji potensi karbon sekaligus membuka peluang manfaat ekonomi bagi masyarakat.
I-SIM 2026 merupakan penyelenggaraan kelima sejak 2022 yang diinisiasi PT Surveyor Indonesia bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, APEKSI, dan APKASI.
Pada tahun ini, tercatat 190 pemerintah daerah berpartisipasi, terdiri atas 82 pemerintah kota dan 108 pemerintah kabupaten. Sebanyak 123 daerah telah melalui tahapan pengisian data, verifikasi, dan penilaian skor SDGs, hingga akhirnya lima kabupaten dan lima kota dengan capaian tertinggi terpilih mengikuti penjurian akhir.
Di kategori kabupaten, Tapanuli Selatan bersaing dengan Kabupaten Sleman melalui Bahu Teman, Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Listrik Masuk Sawah, Kabupaten Bandung melalui KABANDUNG Bangkit, serta Kabupaten Bogor melalui Akselerasi Pembangunan Desa.
Penjurian akhir melibatkan dewan juri lintas sektor yang merepresentasikan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media. Proses ini menjadi ruang pendalaman untuk memastikan inovasi daerah memiliki kesesuaian dengan target SDGs, dampak yang terukur, serta keberlanjutan implementasi.
Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan agenda SDGs nasional karena kebijakan pembangunan diterjemahkan menjadi pelayanan dan perubahan nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya integritas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penilaian I-SIM.
Hasil penjurian akhir ini selanjutnya menjadi acuan penetapan penerima penghargaan puncak Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026.
Bagi Gus Irawan, keberhasilan Tapanuli Selatan menembus lima besar bukan semata-mata kebanggaan pemerintah daerah, melainkan kebanggaan masyarakat desa yang selama ini menjadi pelaku utama program tersebut.
Ia berharap, apabila Tapanuli Selatan berhasil meraih penghargaan, masyarakat dan komunitas adat yang menjalankan program di lapangan dapat turut dihadirkan ke Jakarta untuk menerima apresiasi secara langsung.
“Kami masuk lima besar saja sudah menjadi kebanggaan bagi kami dan terutama masyarakat yang menjalankan program ini. Kalau nantinya mendapatkan penghargaan, insyaallah masyarakat desa dan masyarakat adat yang menjadi pelaku program juga akan kami ajak ke Jakarta. Mereka pantas mendapatkan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pengembangan Dalihan Na Tolu Hijau tidak akan berhenti pada penilaian I-SIM 2026, tetapi akan terus diakselerasi hingga 2030 dan direplikasi ke desa-desa lain di Tapanuli Selatan.
“Harapan kami, program ini tidak hanya berjalan di satu desa. Kearifan lokal yang menjadi kekuatan masyarakat harus bisa ditularkan ke wilayah lain. Pada akhirnya, apa pun yang kita lakukan untuk lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Gus Irawan.
Pos Terkait
