Fakhrur Rozi
MEDAN, kaldera.id – Ada sebuah anekdot klasik dalam Ilmu Komunikasi. Jika Anda ingin tahu apa yang dipikirkan seorang pemimpin, jangan dengarkan apa yang ia katakan di podium. Dengarkan apa yang dibisikkan stafnya saat lampu kamera mati.
Hari-hari ini, sebagai warga yang tiap hari melintasi Kota Medan, saya kerap berpikir liar jika boleh menyadap Walikota Medan, saya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di kepalanya.
Bukan untuk membongkar aib privat. Tapi untuk menjawab kebingungan saya yang kian menumpuk di jalanan. Mari kita jujur. Medan masih baik-baik saja?
Pengerjaan proyek drainase yang menjadi jargon pengendalian banjir, berlarut-larut di banyak ruas jalan. Di Jalan Tuasan dan sekitarnya material berserakan, dan jalur menyempit. Proyek yang niatnya mengurai air, justru menggenangkan kemacetan. Warga yang telat ke kantor, anak sekolah yang terjebak angkot, dan supir ojol yang kehilangan orderan, tidak butuh plang proyek. Mereka butuh kepastian kapan selesai.
Lalu ada fenomena di persimpangan jalan yang dipenuhi “Pak Ogah” dengan peluit dan perilakunya masing-masing. Pemerintah kota seolah absen di titik-titik paling krusial dari urat nadi kota. Pemandangan persimpangan yang dikuasai oleh pekerja informal itu seolah dibiarkan menjadi aktivitas biasa di Kota Medan. Padahal, itu bisa memicu masalah lain jika berlarut.
Paling mengkhawatirkan trauma bencana hidrometeorologi. Kita, saya utamanya, belum sembuh dari traumatik bencana akhir 2025. Ingatan tentang rumah terendam, tanggul jebol, dan pengungsian masih segar. BMKG sudah mengingatkan potensi curah hujan ekstrem di penghujung tahun. Mitigasinya di mana? Sosialisasi evakuasi di tingkat lingkungan nyaris tak terdengar. Yang terdengar justru sosialisasi di dalam ruangan hotel.
Dalam 20 tahun saya mengamati komunikasi pemerintahan, karena pernah bekerja sebagai wartawan, ada perubahan gaya yang mengkhawatirkan bergeser dari komunikasi transformatif menjadi komunikasi performatif. Yaitu komunikasi yang sekadar untuk dilihat, dikomentari, belum untuk menyelesaikan. Dalam teori komunikasi Lasswell, itu adalah komunikasi yang berhenti di level “What” dan “Who”, tapi gagal di level “With What Effect”. Tidak ada efek kebijakan yang tegas.
Padahal dalam perspektif Komunikasi Islam, kepemimpinan adalah amanah yang sangat komunikatif. Rasulullah SAW tidak hanya melihat parit di Perang Khandaq, beliau turun menggali. Umar bin Khattab tidak hanya memerintah agar rakyat kenyang, beliau memikul sendiri karung gandum di malam hari. Prinsipnya adalah tabligh yang disertai amal bukan tabligh yang disertai konten.
Al-Qur’an menyebutnya dengan tegas: “Kabura maqtan ‘indallahi an taqulu ma la taf’alun”, Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan (QS. As-Shaff: 3).
Maka, jika alat sadap ada dan saya berhak menggunakannya saya hanya ingin tahu tiga hal. Pertama, apakah Wali Kota tahu bahwa kemacetan akibat pengerjaan drainase ini membuat warga penin? Apa langkah yang akan dibuat untuk menuntaskan itu? Kedua, apakah ada rasa gentar ketika laporan BMKG tentang potensi banjir masuk ke mejanya? Ketiga, apakah beliau sadar bahwa warga kini semakin sinis dengan gaya sidak, perintah lalu unggah? Karena yang dibutuhkan bukan itu. Kita kekurangan ketegasan untuk menuntaskan pengerjaan pembangunan dengan pasti.
Jika komunikasi hanya menjadi etalase, maka kepercayaan publik akan runtuh. Semoga sadapan imajiner ini sampai ke pembaca sebagai muhasabah, bukan sebagai kebencian. (*)
Penulis adalah warga Medan, dosen, praktisi media
Pos Terkait
