Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (11/11/2026).
MEDAN, kaldera.id – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto itu menyoroti tiga aspek utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, yakni sinergi kepala daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Zakiyuddin hadir didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Baginda P Siregar.
Dalam arahannya, Bima Arya mengatakan, kepemimpinan kepala daerah dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan Forkopimda menjadi salah satu aspek penting yang dinilai dalam ajang tersebut.
“Pertama, para kepala daerah diuji sejauh mana memiliki kepemimpinan dalam membangun hubungan dan sinergi dengan Forkopimda. Ini salah satu ujian terberat bagi kepala daerah, bagaimana membangun komunikasi, sinergi dengan unsur Forkopimda,” ujar Bima.
Menurutnya, komunikasi antarpimpinan daerah tidak boleh hanya berlangsung secara formal, tetapi harus dibangun dengan pendekatan yang merangkul seluruh pihak, baik melalui jalur formal maupun informal. Hal itu diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Aspek kedua adalah kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bima menilai, pelayanan Dukcapil menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara yang langsung dirasakan masyarakat.
“Negara bukan sekadar hadir di panggung retorika, namun negara harus hadir di loket-loket Dukcapil. Negara hadir ketika seorang petugas loket dengan wajah yang ramah menyampaikan kepada warga yang antre,” tegasnya.
Sementara itu, aspek ketiga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah mengawal pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi potensi lokal dan membangun ekosistem ekonomi agar aktivitas produksi maupun konsumsi dapat berkembang.
“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang government spending, bukan hanya menekan angka SiLPA, namun pertumbuhan ekonomi adalah membangun ekosistem dan mengidentifikasi semua potensi yang ada untuk selanjutnya didorong baik produksi maupun konsumsinya,” pungkas Bima.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Pemko Medan menyatakan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor bersama Forkopimda, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara kolaboratif. (Reza)