Polda Sumut Bongkar Dua Sindikat PMI Ilegal, 11 Calon Pekerja Diselamatkan
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).
MEDAN, kaldera.id – Polda Sumatera Utara membongkar dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Dalam pengungkapan dua kasus tersebut, polisi menangkap empat tersangka dan menyelamatkan 11 calon pekerja migran.
Pengungkapan kasus itu disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).
Kristinatara menjelaskan, kedua kasus diungkap Subdit III Ditres PPA dan PPO berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Para pelaku menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Kristinatara.
Dalam kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.
ES bertugas merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor. Sementara S alias R mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.
Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai. Kedua korban dijanjikan bekerja sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan upah masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.
Polisi juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri. Total lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.
“Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia,” jelasnya.
Pada kasus kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang pegawai negeri sipil (PNS), di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.
S.B. diduga merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.
Dari jaringan kedua tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam pengungkapan kasus kedua, penyidik menyita dua mobil, yakni Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI.
Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut.
Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Kristinatara.
Polda Sumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan untuk menghindari risiko eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang. (Reza)
Pos Terkait
