Organda Ingatkan BRT Mebidang Tanpa Feeder Bisa Mubazir, Pelajar Tetap Tak Terlayani
Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan mengingatkan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) berpotensi mubazir jika tidak didukung angkutan pengumpan atau feeder. Tanpa feeder, BRT dikhawatirkan tidak menjangkau pelajar yang tinggal di kawasan permukiman dan sekolah di jalan-jalan kecil.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Medan bersama Organda, Dinas Perhubungan, Bappeda, pakar transportasi, dan tim peneliti Universitas Sumatera Utara (USU) di Gedung DPRD Medan, Selasa (11/11/2026).
RDP dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, dan Datuk Iskandar Muda. Rapat membahas pembangunan BRT Mebidang sekaligus rencana penggratisan ongkos angkutan bagi pelajar di Kota Medan.
Salah satu kesepakatan rapat adalah segera mengonsultasikan hasil pembahasan kepada Kementerian Perhubungan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan mekanisme angkutan pelajar gratis memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga, mengapresiasi Komisi 4 DPRD Medan yang telah dua kali menggelar RDP untuk mendorong realisasi angkutan pelajar gratis.
Menurutnya, PP Nomor 35 Tahun 2023 telah memberikan ruang bagi penyediaan layanan angkutan umum gratis bagi pelajar. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan payung hukum berupa peraturan daerah tentang angkutan umum.
Ia menilai Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan dan modernisasi transportasi saat ini.
“Perda yang lama sudah tidak relevan lagi. Angkutan sudah bergerak ke arah modern, tapi regulasinya masih tertinggal. Untuk itu perlu kajian bersama akademisi, agar ke depannya tidak menjadi persoalan,” tegasnya.
Jaya juga menilai keberadaan bus listrik atau BRT belum menjamin seluruh kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya pelajar. Sebab, layanan BRT hanya melintasi koridor jalan utama dan tidak menjangkau kawasan permukiman maupun sekolah yang berada di jalan-jalan kecil.
Padahal, jalur tersebut selama ini dilayani angkutan kota. Jika tidak diintegrasikan dengan feeder, BRT berisiko beroperasi tanpa penumpang yang memadai, sementara pelajar di kawasan pinggiran tetap kesulitan mendapatkan transportasi gratis.
“Jangan sampai APBD yang dibayarkan ke bus listrik menjadi mubazir. Kalau BRT tidak ada feeder atau pengumpan yang menyumbang penumpang, BRT akan jalan kosong, sementara pelajar di pinggiran tetap tidak terlayani,” ujarnya.
Karena itu, Organda meminta pemerintah menyiapkan feeder yang terintegrasi dengan BRT. Angkutan pengumpan tersebut juga diharapkan memberikan layanan gratis bagi pelajar sehingga perjalanan dari kawasan permukiman menuju sekolah dapat terlayani secara menyeluruh.
“Feeder itu kuncinya. Tanpa feeder, BRT hanya proyek di jalan besar, bukan solusi transportasi untuk pelajar,” tambah Jaya.
Ia menegaskan, program angkutan pelajar gratis tidak cukup hanya mengandalkan pengoperasian BRT. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi, kajian akademik, integrasi feeder, serta kepastian anggaran agar program tersebut tidak mengabaikan angkutan kota yang selama ini melayani masyarakat.
Jaya mengingatkan, modernisasi transportasi seharusnya memperluas jangkauan pelayanan, bukan justru menghilangkan akses masyarakat yang selama ini bergantung pada angkutan kota.
“Kalau tidak, BRT hanya akan menjadi proyek mahal yang melintas, tapi tidak melayani,” cetusnya.
Komisi 4 DPRD Medan selanjutnya akan membawa hasil RDP tersebut ke Kementerian Perhubungan untuk memperoleh kejelasan aspek teknis dan legalitas pelaksanaan angkutan pelajar gratis di Kota Medan. (Reza)
Pos Terkait
