Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pembenahan sistem kesehatan secara menyeluruh dengan memprioritaskan revitalisasi 41 puskesmas dan peningkatan kapasitas dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.
Pembenahan tersebut diarahkan untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari antrean panjang, keterbatasan kamar rawat inap, ketersediaan obat-obatan, hingga kepastian biaya pengobatan bagi masyarakat, termasuk peserta program Universal Health Coverage (UHC).
Komitmen itu disampaikan Rico saat memberikan tanggapan kepala daerah terhadap penjelasan DPRD Medan mengenai Ranperda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Rico mengapresiasi DPRD Medan, khususnya tim pengusul dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang telah menginisiasi Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.
“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,” kata Rico.
Ia menjelaskan, Pemko Medan saat ini mengupayakan revitalisasi dan optimalisasi 41 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kota. Puskesmas tidak hanya akan difungsikan sebagai tempat berobat, tetapi juga diperkuat sebagai pusat pelayanan promotif dan preventif untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kesehatan masyarakat.
Penguatan pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh layanan dasar sekaligus mengurangi beban rujukan ke rumah sakit.
Selain puskesmas, Pemko Medan juga memprioritaskan pembenahan RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar. Peningkatan dilakukan melalui penambahan kapasitas kamar rawat inap, kelengkapan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penyempurnaan sistem rujukan yang terintegrasi dengan seluruh puskesmas.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,” ujarnya.
Rico juga mendukung pengaturan sistem kesehatan yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, penguatan layanan primer, kejelasan alur rujukan, serta prioritas penanganan pasien darurat tanpa terkendala urusan administrasi.
Selain itu, Ranperda tersebut diharapkan mengatur keterbukaan informasi ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, perlindungan tenaga kesehatan, transparansi pembiayaan, pengawasan mutu pelayanan, hingga integrasi sistem informasi kesehatan daerah.
Dalam pembahasan lanjutan, Rico menyampaikan tiga catatan untuk penyempurnaan Ranperda. Pertama, penyelarasan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif dengan rencana revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas dua RSUD. Pemko Medan juga akan mendukung upaya tersebut melalui penyediaan anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan dalam APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kedua, penyempurnaan ketentuan program UHC Premium dan pembiayaan kesehatan agar alokasi anggaran dapat mendukung penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Ketiga, penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu pelayanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar standar pelayanan kesehatan.
Ia juga meminta pembahasan mendalami aspek kewenangan dan koordinasi antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya, implikasi pembiayaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.
Rico berharap Ranperda tersebut tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.
“Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia sesuai kebutuhan, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan nyaman, puskesmas di seluruh kecamatan berfungsi optimal, serta RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara dengan standar rumah sakit terbaik,” tegasnya.
Rico menyatakan Pemko Medan siap bekerja sama secara terbuka dengan DPRD Medan untuk membahas dan menyempurnakan Ranperda tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui regulasi ini, Pemko Medan menargetkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, merata, dan mampu memberikan kepastian serta perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
