Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Pelayanan pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit (RS) Eshmun Medan menjadi sorotan Komisi II DPRD Medan menyusul pengaduan dugaan keterlambatan penanganan pasien hingga harus menunggu lama di kursi tunggu tanpa mendapatkan pelayanan medis sebagaimana mestinya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi 2 DPRD Medan, Selasa (17/11/2026), BPJS Kesehatan menyatakan akan memperketat pengawasan dan memberikan tindakan tegas jika kejadian serupa kembali terulang.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi anggota Komisi 2 Janses Simbolon dan Binsar Simarmata. Hadir Direktur RS Eshmun Jony Manurung bersama Daniel, pihak pengadu, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Faisal Arbie yang mendampingi keluarga pasien.
Dalam rapat tersebut, Faisal mempertanyakan komitmen RS Eshmun dalam memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Menurutnya, rumah sakit seharusnya mengutamakan penanganan pasien ketika membutuhkan pertolongan medis.
“Kita pertanyakan komitmen pihak RS Eshmun. Komitmen seperti apa? Seharusnya pihak RS tidak menelantarkan pasien menunggu di kursi tunggu. Kalau ada pasien, tangani dulu,” tegasnya.
Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Binsar Simarmata, meminta manajemen rumah sakit bertanggung jawab dan melakukan pembenahan pelayanan. Ia mengingatkan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, bukan justru terabaikan oleh persoalan pelayanan maupun administrasi.
“Mari sama-sama melakukan perbaikan. Jangan hilang hati nurani. Utamakan pertolongan,” kata Binsar.
Janses Simbolon juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran dan kejadian tersebut terulang, rumah sakit dapat menghadapi sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin hingga pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk berobat gratis sekitar Rp300 miliar. Itu harus kita awasi penggunaannya,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan, Suprianto, menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit agar kasus serupa tidak terulang.
“Jika terulang, sanksi tegas akan kita berikan,” tegas Suprianto.
Menanggapi keluhan tersebut, Direktur RS Eshmun, Jony Manurung, mengakui adanya keterlambatan penanganan pasien. Ia menjelaskan, pasien mengalami gangguan prostat dan membutuhkan penanganan dokter spesialis urologi yang belum tersedia di RS Eshmun sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain.
“Di rumah sakit kita tidak ada dokter spesialis urologi, maka pasien harus kita rujuk. Ketika itu sedikit ada keterlambatan penanganan. Ke depan kami akan lebih responsif dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik,” jelas Jony.
RDP tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Komisi II DPRD Medan meminta manajemen RS Eshmun tidak mengulangi persoalan serupa dan memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang semestinya.
DPRD juga mengingatkan agar tindakan medis yang dibutuhkan pasien diprioritaskan, sementara urusan administrasi dapat diselesaikan kemudian. Sebab, keselamatan dan nyawa pasien harus menjadi pertimbangan utama dalam pelayanan kesehatan. (Reza)