Bapenda Medan menggelar Pelatihan Optimalisasi Retribusi Daerah yang diikuti 33 aparatur dari sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu retribusi.
MEDAN, kaldera.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menyoroti belum optimalnya pengelolaan retribusi daerah. Sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari potensi penerimaan yang belum tergali, kebocoran pendapatan hingga pelayanan yang belum sepenuhnya berbasis digital.
Untuk membenahi persoalan tersebut, Bapenda Medan menggelar Pelatihan Optimalisasi Retribusi Daerah yang diikuti 33 aparatur dari sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu retribusi. Pelatihan berlangsung selama lima hari di Gedung Balai Diklat Keuangan, Jalan Eka Warni, Medan Johor, Senin (16/11/2026).
Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan pelatihan tersebut tidak sekadar meningkatkan kemampuan aparatur, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja dalam mengelola penerimaan retribusi.
“Selama ini belum optimal. Masih banyak potensi yang belum tergali, masih ada kebocoran dan masih ada pelayanan yang belum berbasis digital. Oleh karena itu, diklat ini bukan sekadar formalitas. Diklat ini adalah momentum untuk mengubah cara kerja kita,” tegas Agha.
Menurutnya, pengelolaan retribusi membutuhkan aparatur yang mampu mengidentifikasi potensi penerimaan, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan.
Ia berharap peserta tidak lagi hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga mengedepankan pelayanan profesional. Sebab, peningkatan penerimaan harus diikuti integritas aparatur agar seluruh pendapatan dapat dipertanggungjawabkan dan kebocoran bisa ditekan.
Agha mengakui capaian penerimaan retribusi sepanjang 2026 masih cukup baik. Namun, ia meminta seluruh OPD pengampu tidak berpuas diri dan memaksimalkan penerimaan menjelang akhir tahun.
“Di tahun ini masih cukup baik, tapi memang kita harapkan agar di sisa dua bulan lebih kurang ini dapat lebih dimaksimalkan,” katanya.
Pelatihan tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan, Citra Effendi Capah, mewakili Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Dalam sambutan tertulis wali kota yang dibacakannya, Citra menegaskan optimalisasi retribusi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbeda dengan pajak, retribusi dikenakan atas pelayanan atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci untuk mendorong penerimaan retribusi daerah.
“Retribusi berbeda dengan pajak. Kalau pajak memang dikenakan sesuai ketentuan, tetapi retribusi harus ada pelayanan. Artinya, tingkatkan pelayanan, maka retribusi juga bisa meningkat,” tegasnya.
Citra juga mendorong OPD melakukan intensifikasi dengan memaksimalkan potensi retribusi yang sudah berjalan serta ekstensifikasi melalui pengembangan sumber penerimaan baru yang belum tergarap.
Pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), turut didorong untuk mendukung pengelolaan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan mudah diawasi.
Sementara itu, Kepala Balai Diklat Keuangan Medan, Ari Sandy Rober, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut. Dukungan diberikan melalui penyediaan fasilitas gedung, ruang pelatihan, serta tenaga pengajar yang kompeten.
Melalui pelatihan ini, Bapenda Medan menargetkan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pengawasan, dan pengembangan inovasi pengelolaan retribusi agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin optimal. (Reza)