4.259 Wajib Pajak Nikmati BPHTB Gratis, PBB-P2 Jadi Prioritas Deli Serdang 2027

redaksi
18 Nov 2026 09:35
Medan News 0 0 View
3 menit membaca

 

DELI SERDANG, kaldera.id – Sebanyak 4.259 wajib pajak di Kabupaten Deli Serdang telah menikmati pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diberikan kepada 1.166 wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memastikan kebijakan keringanan pajak tersebut tetap berlanjut dan menjadi bagian dari prioritas penggunaan APBD 2027 untuk meringankan beban masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Deli Serdang, Dedi Maswardy, saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang, Selasa (17/11/2026).

Selain mempertahankan pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemkab juga akan memperkuat validasi data penerima bantuan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya masyarakat desil 1 hingga 5.



Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam jawaban Bupati tersebut, APBD 2027 ditegaskan akan diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan hingga penguatan ekonomi.

Di bidang infrastruktur, Pemkab Deli Serdang menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai 79 persen. Perbaikan diprioritaskan pada ruas yang menghubungkan sentra produksi pertanian dan perikanan, kawasan industri serta pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemkab juga menyiapkan penanganan kawasan kumuh melalui program Sampurna-Kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan stadion dan alun-alun kecamatan. Penanganan banjir dan persampahan turut diperkuat melalui peningkatan sarana prasarana, penambahan armada pengangkut sampah serta pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).

Untuk mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat, pemerintah merencanakan penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN KALI) pada 2027. Loket tersebut diprioritaskan bagi desa dan kelurahan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Di sektor kesehatan, peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas, penguatan kepesertaan jaminan kesehatan serta optimalisasi 1.490 posyandu menjadi bagian dari program prioritas. Upaya tersebut diarahkan untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 16 persen.

Sementara di bidang pendidikan, Pemkab merencanakan pembangunan 217 ruang kelas baru (RKB) sekolah dasar. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta memastikan pemberian tambahan penghasilan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

Penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui integrasi data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penerima intervensi menggunakan aplikasi SADA-SADA (Satu Data Wirausaha Deli Serdang). Sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemkab akan melakukan efisiensi belanja yang kurang produktif dan mengarahkan anggaran pada program prioritas. Penyusunan RAPBD 2027 juga memperhatikan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40 persen.

“Penyusunan APBD bukan sekadar rutinitas penganggaran, melainkan wujud amanah agar setiap rupiah yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan dalam jawaban Bupati. (Reza)