HMI Sumut Desak Penindakan Tegas Perusak Hutan Sibayak

redaksi
20 Nov 2026 09:16
Medan News 0 0 View
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara mendukung langkah Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas dugaan perusakan hutan di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.

Ketua Umum Badko HMI Sumut, Yusril Mahendra Butar Butar, menilai kerusakan tutupan hutan yang menjadi sorotan publik tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan kawasan konservasi dan hutan lindung di Dataran Tinggi Karo.

Ia mendesak penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga menjadi perencana dan pemodal aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan.

“Kami mendukung penuh langkah tegas Gubernur Sumatera Utara menyikapi perusakan kawasan Sibayak yang tengah menjadi sorotan publik. Penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pencitraan sesaat, tetapi harus menyasar hingga aktor intelektual dan pemodal di balik aktivitas ilegal tersebut,” ujar Yusril dalam keterangannya di Medan.



Menurutnya, kerusakan vegetasi di lereng Gunung Sibayak berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan, terutama sebagai daerah tangkapan air yang menopang wilayah Kabupaten Karo hingga kawasan hilir Medan dan Deli Serdang.

Ia juga mengingatkan, pembukaan lahan di kawasan tersebut dapat mengganggu stabilitas tanah dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Selain penindakan pidana maupun administratif, Yusril meminta pihak yang terbukti melakukan perusakan bertanggung jawab atas pemulihan kawasan yang terdampak.

Ia menilai rehabilitasi ekologis harus menjadi bagian dari penanganan kasus agar beban kerusakan lingkungan tidak ditanggung masyarakat.

Badko HMI Sumut juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) segera melakukan investigasi lapangan.

Investigasi tersebut diharapkan mencakup pemeriksaan aktivitas di kawasan Sibayak, audit perizinan di wilayah penyangga, serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Yusril turut meminta proses reboisasi dan pemulihan kawasan dilakukan secara transparan, terukur, dan diawasi secara berkelanjutan. (Reza)