Dewan Pertanyakan Anggaran Sapa Warga Pemko Medan

redaksi
19 Nov 2026 14:39
Medan News 0 0 View
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Anggota Komisi 3 DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis mempertanyakan sumber anggaran program Gotong Royong dan Sapa Warga yang rutin digelar Pemerintah Kota (Pemko) Medan setiap pekan. Ia mengaku tidak menemukan nomenklatur anggaran kegiatan tersebut dalam pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2027.

Godfried mengatakan, persoalan anggaran itu telah dipertanyakannya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, menurut dia, pihak Pemko Medan belum memberikan penjelasan memadai mengenai sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

“Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya,” ujar Godfried kepada wartawan di Medan, Kamis (19/11/2026).

Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan itu juga meminta agar pelaksanaan Sapa Warga tidak membebani camat, lurah, maupun kepala lingkungan (kepling) apabila sumber anggarannya belum jelas.



“Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu Camat, Lurah dan Kepling yang dibebankan,” tegasnya.

Selain persoalan anggaran, Godfried menyoroti waktu pelaksanaan sejumlah kegiatan Sapa Warga yang digelar malam hari. Ia juga mempertanyakan keterlibatan salah satu fraksi DPRD Medan dalam kegiatan tersebut.

“Apa urgensinya dilaksanakan malam hari. Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan,” katanya.

Menurut Godfried, apabila Sapa Warga merupakan program resmi Pemko Medan, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan melibatkan unsur DPRD secara proporsional. Ia menilai seluruh kegiatan pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Karena itu, Godfried mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban kegiatan Sapa Warga, termasuk rencana pelaksanaannya pada 2027.

“Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar setiap kegiatan pemerintah tidak dilaksanakan di luar prosedur penganggaran dan ketentuan yang berlaku.

“Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya,” pungkasnya. (Reza)