Wali Kota Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu Mulai 2027

redaksi
19 Nov 2026 22:09
Medan News 0 0 View
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun mulai 2027. Pemerintah Kota Medan juga memberikan diskon 50 persen untuk tunggakan PBB tahun 2026 dan sebelumnya bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan.

Kebijakan stimulus ekonomi tersebut diperkirakan menyasar 61.376 objek pajak di Kota Medan. Total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar.

“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).

Pembebasan PBB tahun 2027 berlaku otomatis tanpa pengajuan permohonan dari wajib pajak. Ketetapan tersebut akan langsung tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.



Program ini terutama menyasar pemilik rumah dan tanah berukuran kecil. Berdasarkan data Bapenda Medan, rata-rata ketetapan PBB penerima manfaat sekitar Rp63.000 per tahun.

Selain pembebasan pajak tahun 2027, Pemko Medan memberikan potongan 50 persen dari pokok tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut juga disertai penghapusan sanksi administrasi dan denda.

Namun, keringanan tunggakan ini hanya berlaku bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000. Wajib pajak juga harus melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.

Didampingi Pj Sekda Medan Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M Agha Novrian, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kasatpol PP M Yunus, Kabag Tata Pemerintahan Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam, Rico menjelaskan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan.

Menurutnya, stimulus pajak tersebut diharapkan membantu masyarakat sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah.

Meski memberikan pembebasan dan potongan pajak, Rico menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas. Ia meminta Bapenda memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan serta mencegah kebocoran pajak.

Berdasarkan sebaran data penerima manfaat, Kecamatan Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah objek pajak terbanyak, yakni 12.829 objek. Berikutnya Kecamatan Medan Belawan sebanyak 10.109 objek, disusul Medan Tuntungan dan Medan Marelan. (Reza)