MEDAN, kaldera.id- Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan mampu menekan angka penularan Covid-19. Namun, penerapan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan mengedepankan rasa humanisme mengingat dampak dari PPKM darurat sangat meluas.
Hal itu diungkapkan ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) Alwi Hasbi Silalahi, Kamis (15/3/2021).
Hasbi mengatakan, pemerintah mempunyai alasan yang kuat untuk menerapkan PPKM, namun masyarakat juga memiliki alasan yang manusiawi untuk tetap beraktivitas, terlebih masyarakat kalangan menengah kebawah yang merasakan dampak langsung dari pembatasan segala bentuk aktivitas.
“Disaat pemerintah bertindak, masyarakat juga galau karena menyangkut masalah isi perut. Tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa mereka cukup menerima bantuan, karena memperbaiki kerusakan ekonomi yang terjadi berhari-hari butuh waktu berbulan-bulan. Jadi petugas yang mengambil tindakan dilapangan harus mengedepankan sisi humanis, serta langkah langkah yang terukur,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Hasbi, saat ini dampak pembatasan kegiatan masyarakat bukan hanya persoalan hilangnya pendapatan dalam sehari. Terkhusus, bagi mereka yang mengais rezeki dari upah harian atau penghasilan harian. Tetapi juga keberlangsungan dan keberlanjutan sumber kehidupan yang menjadi korban utama dari pemberlakuan tersebut.
“Banyak hal yang terjadi, bagi sebagian pengusaha bisa saja tunduk pada aturan PPKM, karena ketercukupan biaya hidup. Namun bagi masyarakat kecil hal yang sangat sulit mengikuti ketentuan PPKM, apalagi mereka yang hidup dari penghasilan harian,” jelasnya.
Alwi menjelaskan, secara umum pemberlakuan PPKM darurat memang harus diterima sebagai tindakan sulit. Namun, secara khusus tindakan PPKM juga harus dinilai sebagai penghalang ruang gerak perekonomian warga.
Selain itu, aparat negara juga dalam mengeluarkan pernyataan ke publik terkait PPKM tidak boleh menambah keresahan warga. Sebab tujuan PPKM untuk menekan akan penularan Covid 19 bukan untuk meresahkan masyarakat.
“Kita HMI tegas mendukung penerapan PPKM didaerah yang penularannya tinggi dan tingkat BOR nya juga dengan persentase yang besar. Namun kita juga berharap petugas memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Membangun komunikasi dua arah dan bukan hanya mengalihkan arah kendaraan,” ujarnya. (finta rahyuni)
