Armin NasutionOleh Armin Nasution
MEDAN, kaldera.id – SEPANJANG bulan ini saya mengikuti focus grup discussion (FGD) yang topiknya sama. Sudah dilakukan lima kali dengan tema mengendalikan inflasi melalui islamic social finance. Ini topik menarik tentu saja. Kenapa? Seperti yang kita fahami bersama seluruh aktivitas dijalankan secara konvensional sehingga inflasi menjadi salah satu ancaman terbesar dalam perekonomian.
Inflasi diterjermahkan sebagai kenaikan harga barang secara terus menerus pada kurun waktu tertentu. Inflasi itu akan terjadi dengan dorongan dua faktor. Pertama cost push inflation (inflasi karena dorongan biaya produksi) dan demand full inflation (inflasi karena permintaan terhadap suatu barang).
Sehingga teori permintaan dan penawaran yang muncul dalam konteks ekonomi mikro pun adalah teori konvensional. Ketika harga barang naik maka jumlah barang yang dibeli akan berkurang dan dari sisi penawaran ketika harga barang naik, produsen akan menambah jumlah barangnya di pasar. Keduanya disebut berslope negatif dan positif.
Arah teori pun mengatakan jika inflasi terus tinggi maka akan menambah jumlah orang miskin. Nah ukuran kemiskinan dan inflasi ini, sangat baik dipaparkan oleh Ustad Hidayatullah, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS yang menjadi keynote speech dalam setiap FGD. Saya tertarik mengikuti alur fikir ustad ini karena dia bisa mengaitkan hubungan ekonomi konvensional dan bahaya yang muncul dari praktik itu lewat sisi religi.
Apa katanya? Dia sampaikan sebenarnya ekonomi yang kita jalankan saat ini penuh ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi terus naik namun harga barang pun tak terbendung. Dulu di tahun 1970 an harga beras misanya masih di kisaran Rp50 per kg. Sekarang sudah menjadi RP12.500. Begitu juga dengan harga emas. Tahun 70-an tiap satu dolar AS itu masih Rp250 sekarang sudah jadi Rp15 ribu. Belum lagi harga bahan bakar serta komoditas lainnya.
Yang paling merasakan inflasi pasti orang miskin. Coba kita lihat, ketika inflasi tinggi maka 26 juta rakyat miskin akan terimbas. Ingat juga bahwa ukuran kemiskinan kita adalah yang berpenghasilan Rp520 ribu sebulan. Artinya yang punya penghasilan di atas Rp17 ribu sehari dianggap tak miskin lagi. Padahal beli sarapan pagi saja sudah habis Rp10 ribu.
Angka kemiskinan kita bisa di angka 26 juta karena batas kriteria penduduk miskin hanya Rp17 ribu per hari. Coba kalau dinaikkan dengan standar bank dunia yang menyatakan penduduk miskin adalah yang penghasilannya di bawah dua dolar AS per hari, maka setengah dari jumlah penduduk kita adalah miskin. Ini menyiratkan semakin rendah angka penghasilan penduduk miskin semakin rendah pula jumlah penduduk miskin. Jadi tinggal utak-atik kriteria penghasilan saja apakah penduduk miskin kita mau dinaikkan atau diturunkan.
Siapa yang paling terimbas dengan inflasi? Yang pasti rakyat menengah ke bawah dan penduduk miskin. Sebab 70 persen ekonomi Indonesia ini dikuasai 2 persen penduduk. Artinya yang punya simpanan miliaran di bank atau skala ekonominya di atas, tak perduli dengan inflasi.
Mereka yang paling terimbas adalah petani, nelayan, serta warga yang selalu menghadapi kesulitan hidup. Menurut Hidayatullah, harus diakui ekonomi negara ini memang terus tumbuh. Tapi yang menjadi catatan penting pertumbuhan yang luar biasa justru meninggalkan kantong-kantong kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
Bisa dilihat misalnya di Sumut dengan PDRB yang mencapai Rp995 triliun kalau dibagi dengan jumlah penduduk maka PDRB per kapita itu sekira Rp63 juta per tahun. Sedangkan di Medan, dengan PDRB Rp280 triliun maka setiap penduduk harusnya punya pendapatan per kapita Rp112 juta. Tapi di sini ada ketimpangan. Sumut misalnya masih ada 1,2 juta orang miskin.
Yang cacat logika dari angka-angka itu adalah pertumbuhan PDRB yang tinggi ternyata menyisakan orang miskin yang penghasilannya dihitung Rp520 ribu tadi. Secara nalar, saya sebenarnya bisa mencerna semua paparan yang disampaikan Ustad Hidayatullah yang menggambarkan fenomena inflasi, kemiskinan dan pertumbuhan tinggi sebagai sesuatu yang absurd.
Dia bisa memaparkan fakta tersebut dengan sangat umum dan mudah difahami. Artinya perlu ada terobosan untuk mengatasi inflasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Bernarkah inflasi mengkhawatirkan kita? Tahun lalu inflasi Sumut itu di angka 6,12 persen atau di atas angka nasional. Maka wajar dalam berbagai forum Gubernur Sumut meminta semua pihak mengambil peran untuk mengatasinya. Lalu dari fokus grup diskusi itu apa solusi yang bisa dilakukan?
Mengakumulasi potensi Islamic social finance (ISF) adalah bagian penting untuk menguatkan ekonomi umat. Walau seluruh aktivitas ekonomi dijalankan secara konvensional tapi ada celah di potensi dana keumatan yang bisa diharapkan menjadi stimulus agar dampak inflasi terhadap penduduk miskin bisa dikendalikan. Dan itu akan saya ulas dilanjutan tulisan berikutnya.
Pos Terkait
