JAKARTA, kaldera.id- Komisi XI DPR RI memberikan persetujuan pada pagu anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
“Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (RAPBN 2025) sebesar Rp53.195.389.273.000,” tutur anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu di Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Dalam kesempatan yang sama, diberikan juga persetujuan pagu anggaran tahun 2025 kepada Kementerian PPN/Bappenas senilai Rp1.970.952.577.000. Komisi XI DPR RI juga mendukung usulan Kementerian PPN/Bappenas yang mengajukan tambahan anggaran senilai Rp804.475.039.000. Adapun tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat beberapa hal.
“Diarahkan untuk memperkuat (a) Kegiatan Manajemen Risiko Pembangunan (MRPN); (b) Pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025-2029 dalam RPJMD,” lanjut politisi Fraksi Gerindra itu.
Selain persetujuan terkait besaran anggaran dua lembaga itu, Kementerian PPN/Bappenas maupun Kemenkeu dan juga didorong untuk memperkuat dan mempertajam pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah serta pedoman penyusunan anggaran, pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN pada setiap K/L sehingga memiliki logical framework/kerangka kerja logis. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjelaskan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan target dan indikator prestasi KL dalam mencapai program prioritas nasional.
Adanya kerangka kerja logis ini, menurut Gus Irawan, berkaitan dengan rekomendasi BPK dalam temuan LHP BPK atas LKPP APBN TA 2023. Dalam temuannya, BPK menyatakan bahwa perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya disusun dengan kerangka kerja logis untuk menggambarkan dukungan pelaksanaan anggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas nasional. Adapun kerangka kerja logis tersebut diminta untuk diimplementasikan pada APBN ke depan.
