Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menembus pasar global. Hal ini disampaikan Bobby saat membuka acara Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) di Tiara Convention Centre, Medan, Jumat (18/7/2025).
Bobby mengungkapkan bahwa tantangan besar masih dihadapi pelaku UMKM di Sumut, terutama dalam hal pembiayaan dan pemanfaatan teknologi. “Baru sekitar 7,7 persen pelaku UMKM yang memiliki akses pembiayaan. Penggunaan teknologi juga masih rendah, hanya 19 persen yang mengaplikasikannya dalam usaha, dan baru 3 persen yang terkoneksi ke ekosistem digital. Ini angka yang masih sangat rendah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya keterlibatan generasi muda di sektor kewirausahaan. “Partisipasi anak muda dalam UMKM hanya 0,08 persen. Ini angka yang sangat kecil. Karena itu, saya sangat mengapresiasi inisiatif dan dukungan Bank Indonesia, terutama BI Sumut, dalam mengembangkan sektor UMKM melalui program seperti KKSU,” ujar Bobby.
Menurutnya, pengembangan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dari tingkat daerah hingga nasional. Bobby menyebutkan, pelaku UMKM binaan KKSU juga akan diberi ruang tampil di ajang nasional hingga internasional, seperti di Yogyakarta dan sejumlah negara tujuan ekspor.
“Kita harus menyelesaikan persoalan mendasar UMKM—akses pembiayaan, literasi teknologi, dan partisipasi generasi muda. Ini bukan hanya tantangan Sumut, tapi juga tantangan nasional,” ucapnya.
Bobby juga menyinggung fenomena umum yang ia temukan di lapangan, terutama di kalangan ibu-ibu pemilik warung. Meski usaha mereka mampu bertahan bertahun-tahun, bahkan melewati pandemi, tetap saja dianggap tak layak menerima pembiayaan karena pencatatan keuangannya tidak tertata.
“Banyak usaha yang sebenarnya sehat, tapi saat dinilai lembaga keuangan, dianggap tidak layak karena uang usaha tercampur dengan keuangan pribadi. Ini pentingnya literasi keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan literasi keuangan dan teknologi juga harus mempertimbangkan karakteristik pelaku usaha, baik dari sisi usia maupun gender. “Alhamdulillah, saya melihat hari ini banyak UMKM Sumut yang sudah menembus pasar internasional. Ada yang ekspor ke Belanda, bahkan akan merambah Malaysia. Artinya, kalau dibina serius, UMKM kita pasti bisa naik kelas dan go global,” katanya bangga.
Gubernur juga menekankan perlunya kerja sama lintas sektor demi mendorong produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional. “Produk kita luar biasa. Jangan hanya berpikir lokal ke nasional, tapi langsung dari lokal ke global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby menyebut bahwa produk-produk khas Sumut, seperti makanan tradisional hingga produk halal seperti pakan ternak, memiliki potensi besar menembus pasar ekspor, termasuk ke negara-negara seperti Korea Selatan. “Dengan sinergi yang kuat, ini bisa membuka peluang pertukaran produk antarnegara, serta membuka jalan bagi UMKM kita menjangkau pasar yang sebelumnya tidak terbayangkan,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ia menyerukan kolaborasi menyeluruh dari semua pemangku kepentingan.
“Berkelanjutan dan berdaya saing itu tidak mudah. Tidak bisa hanya menjadi PR pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, atau akademisi saja. Ini harus dikeroyok bersama, karena menyangkut 97 persen tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya ratusan juta,” ujar Destry.
Ia menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki strategi pendampingan end-to-end bagi UMKM binaannya melalui kantor perwakilan BI di 46 wilayah. Pendampingan itu mencakup pelatihan manajemen bisnis, peningkatan kapasitas, hingga mendatangkan desainer profesional untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, khususnya wastra.
“Kalau mereka belum punya kemampuan, kita berikan capacity building. Kami juga datangkan para ahli, misalnya desainer, agar UMKM bisa menghasilkan produk bernilai tambah tinggi,” jelasnya.
Destry menambahkan, BI juga bisa memberikan dukungan teknis seperti peralatan pemintalan, asalkan pelaku UMKM tersebut telah melalui proses kurasi. “Semua tetap berdasarkan perhitungan matang. Tidak serta-merta diberikan begitu saja,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, Destry menyebut BI juga mendorong sektor perbankan untuk lebih proaktif melalui kebijakan insentif makroprudensial. “Kami keluarkan skema kredit likuiditas makroprudensial, di mana sektor UMKM masuk prioritas. Bank yang menyalurkan kredit ke UMKM akan mendapat relaksasi. Misalnya, tidak wajib menempatkan 9 persen dana di Giro Wajib Minimum, bisa cukup 8 persen, 7 persen, bahkan 5 persen,” terang Destry.
Ia berharap, melalui kebijakan ini, UMKM Indonesia dapat berkembang pesat, tidak hanya untuk pasar lokal tetapi juga mampu berkompetisi di tingkat global. (Reza)
Pos Terkait
