Pansus DPRD Medan P2K Gelar Rapat Penentuan Lanjutan Pembahasan Raperda Damkar
Edwin Sugesti Nasution
MEDAN, kaldera.id – Panitia Khusus (Pansus) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (P2K) DPRD Medan akan menentukan sikap, apakah melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Damkar atau menghentikannya. Keputusan ini akan diambil pada rapat Pansus, Selasa (19/8/2025), dengan meminta pendapat seluruh anggota.
“Terkait dengan yang terjadi di Kantor Wali Kota Medan, kita akan meminta pendapat rekan-rekan di Pansus, apakah Raperda ini tetap dilanjutkan pembahasannya atau dihentikan,” ujar Ketua Pansus, Edwin Sugesti Nasution, kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).
Pernyataan Edwin ini disampaikan menanggapi minimnya respons Pemko Medan saat Pansus berkunjung ke Kantor Wali Kota, Selasa (12/8/2025). Padahal, kata Edwin, pihaknya sudah menyurati Pemko Medan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua DPRD Medan.
Setelah surat dilayangkan, Pansus diberi informasi bahwa kunjungan akan difasilitasi di ruang rapat lantai 2 dan lantai 3. Namun, saat tiba di lokasi, kondisi justru berbeda.
“Ruang rapat lantai 2 tiba-tiba digunakan untuk rapat lain, padahal sebelumnya sudah diarahkan ke sana. Kami kemudian diarahkan ke lantai 3, tapi setiba di lokasi kami dibiarkan tanpa pendamping dan pemandu,” jelas Edwin.
Menurut politisi PAN tersebut, sikap Pemko Medan ini terkesan mengabaikan kehadiran Pansus. Padahal, pembahasan Raperda Damkar merupakan usulan dari Wali Kota sendiri.
“Kok kami dicuekin, diabaikan, padahal yang kami bahas ini usulan dari Wali Kota,” tegasnya.
Edwin menjelaskan, kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Wali Kota karena gedung tersebut merupakan simbol pemerintahan Kota Medan. Pansus ingin memastikan sistem pemadam kebakaran di gedung itu berfungsi optimal, termasuk ketersediaan racun api dan hydrant.
“Itu kantor Wali Kota lho, bisa saja terbakar atau dibakar oknum. Kalau sistem pemadamannya tidak baik, tentu membahayakan Wali Kota dan pegawai di dalamnya. Kami meninjaunya agar jika ada yang kurang, bisa segera dilengkapi. Kami pasti akan mendukung penganggarannya di APBD,” pungkas Edwin. (Reza)
Pos Terkait
