MPR RI Perkuat Geopark Kaldera Toba, Green Card Harus Menyejahterakan
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat dan Dekan Fisip USU Dr. Hatta Ridho bertukar cinderamata usai forum diskusi penguatan kearifan lokal untuk Geopark Kaldera Toba.(HO/kaldera)MEDAN, kaldera.id – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya peneguhan kearifan lokal untuk memperkuat keberadaan Geopark Kaldera Toba (GKT) sebagai Unesco Global Geopark (UGG) bagi masyarakat. Langkah ini menyusul eksistensi UGG GKT yang sempat diberi kartu kuning oleh Unesco pada 2023 dan kini kembali meraih kartu hijau (green card).
“Apa yang terjadi itu (kartu kuning, red), tidak boleh lagi terjadi. Semua pihak harus bersama menjaga dan mengembangkan status GKT sebagai UGG yang mendunia. Salah satunya adalah dengan meneguhkan kearifan lokal,” katanya, dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) MPR RI, di Gedung FISIP USU, Jumat (19/9/2025).
Diskusi ini dihadiri Dekan FISIP USU, Dr. Hatta Ridho dan Staf Khusus Pimpinan MPR RI, Dr. Usman Kansong, dengan menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Kebudayaan Prof Ismunandar, Antropolog USU Dr. Fikarwin Zuska dan General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Dr. Azizul Kholis. Turut hadir juga 14 peserta aktif yang terdiri dari wakil pemerintah daerah, akademisi, kelompok masyarakat sipil, perwakilan media.
Menurut Lestari, pihaknya menggelar kegiatan ini sebagai langkah untuk mendapatkan informasi dan masukan untuk terus mendukung pengembangan UGG GKT. Kearifan lokal merupakan modalitas besar dari UGG GKT. Sebagai contoh, aturan dan kebijakan pemerintah harus dirumuskan dengan maksimal agar dapat berdampingan dengan hukum dan masyarakat adat yang ada di sekitar Danau Toba.
“Preservasi dan konservasi di GKT juga harus memberi nilai keekonomian. Dan yang terpenting, status Green Card itu harus juga menyejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba,” terangnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Hatta Ridho, menyambut baik kehadiran MPR RI untuk mendukungan pengembangan UGG GKT. Kearifan lokal masyarakat khususnya masyarakat Batak, memiliki posisi sentral dalam dinamika pengembangan dan pelestarian GKT.
“Nilai-nilai seperti Dalihan Na Tolu yang menekankan keseimbangan sosial, penghormatan terhadap tanah leluhur, hingga praktik adat dalam menjaga hutan, air, dan ruang hidup adalah modal sosial yang tak ternilai. Ini instrumen penting untuk mendukung konservasi alam dan pengelolaan geopark yang berkelanjutan,” kata Hatta.
Dalam diskusi terungkap berbagai aspek yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan GKT sebagai UGG dengan pendekatan kearifan lokal. Mulai dari persoalan regulasi, aspek organisasi/lembaga pengelolaan, kesiapan dan dukungan masyarakat, penguatan konservasi lingkungan, penguatan geosite-geosite yang ada, layanan kepariwisataan, akses infrastruktur, hingga keterlibatan media massa.
APBD untuk Geopark
Suasana forum diskusi penguatan kearifan lokal untuk Geopark Kaldera Toba (HO/kaldera)
Dalam kesempatan itu, General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Dr. Azizul Kholis, mengatakan sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, dalam pengembangan dan penguatan GKT sebagai UGG peran dari pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sangat strategis. Salah satunya kata Azizul, sampai saat ini belum ada rekening APBD untuk pengelolaan GKT.
“Kami harap Ibu Wakil Ketua MPR dapat menyampaikan pada Kementerian Dalam Negeri, agar membuka nomenklatur khusus untuk pengelolaan geopark di APBD kab/kota,” tukasnya.
Salah satu peserta FGD, Dr Zulkifli Lubis, dosen Antropologi USU, menekankan pentingnya arah pengembangan GKT dengan menggunakan pembangunan masyarakat berbasis geopark. Selain untuk memastikan keterlibatan semua elemen masyarakat di Danau Toba dan membumikan GKT di benak masyarakat, kesejahteraan yang diharapkan juga lebih realistis untuk dicapai.
Peserta lainya mewakili praktisi media, Fakhrur Rozi, mengatakan dari forum ini kata dia, dapat dipahami penyebab informasi tentang GKT tidak menjadi arusutama di media massa. Ternyata masih sangat banyak tantangan yang harus diselesaikan.
“Terkait GKT, ke depan media massa harus diberikan informasi yang maksimal untuk disampaikan pada publik. Media massa lokal di Sumatera Utara sangat siap. Apalagi mayoritas media massa itu sudah memiliki akun media sosial,” tukas pria yang juga Ketua Seksi Media Siber dan Multimedia PWI Sumatera Utara ini.
Menurut founder portal berita kaldera.id ini, salah satu anomali dalam arus informasi pariwisata seperti GKT ini adalah kerap kali pemangku kepentingan malah memaksimalkan media sosial dan influencer. Hal ini, kemudian disadari cenderung menciptakan hiperealitas tentang destinasi wisata itu.
“Dalam konten terlihat ‘wah’, ketika datang ke lokasi jadi ‘loh’. Ini menurut kami realita di lapangan. Kalau boleh ya, jangan lagi terjadi seperti ini. Bantulah media massa lokal mengarusutamakan Geopark Kaldera Toba. Mudah-mudahan masyarakat sejahtera, media massanya juga,” pungkasnya.(efri surbakti/red)
Pos Terkait
