DPRD Medan Soroti Ketidaksiapan Pemko dalam Rapat Strategis Penanganan Banjir
IlustrasiMEDAN, kaldera.id – Rapat strategis pembahasan penanganan banjir Kota Medan yang digelar Komisi 4 DPRD Medan menyoroti lemahnya kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam merespons persoalan banjir yang terus berulang. Minimnya kehadiran perwakilan Pemko dalam rapat tersebut memicu kritik keras dari anggota dewan, Senin (22/12/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan itu dinilai krusial karena membahas evaluasi kebijakan, alokasi anggaran, serta langkah konkret penanganan banjir yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas warga.
Anggota DPRD Medan, Renville, menilai ketidakhadiran unsur penting Pemko Medan dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir secara serius.
“Pemko tidak serius membahas banjir. Ini terlihat dari minimnya kehadiran mereka dalam rapat penting seperti ini. Bahkan dengan anggaran mencapai Rp1,5 triliun, mereka sendiri pesimis banjir bisa dituntaskan,” tegas Renville.
Renville juga menyoroti dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang dinilai belum sebanding dengan skala persoalan. Menurutnya, alokasi sekitar Rp250 juta untuk penanganan satu sungai jauh dari cukup, terlebih dengan keterbatasan alat berat amphibi yang hanya tersedia dua unit.
“Normalisasi sungai juga tak kunjung dilakukan. Padahal ini masalah mendesak. Kami mendorong agar APBD Kota Medan digunakan secara maksimal untuk penanganan banjir,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Medan meminta laporan resmi penggunaan APBD untuk penanganan banjir paling lambat Januari mendatang agar langkah konkret dapat segera ditindaklanjuti.
Kritik serupa disampaikan anggota DPRD Medan lainnya, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa rapat pembahasan banjir harus fokus pada solusi dan tindakan nyata, bukan sekadar diskusi tanpa hasil.
“Kamis nanti kami siap ribut dengan Pemko Medan kalau pembahasan banjir masih tidak fokus. Ini soal keselamatan dan penderitaan warga,” tegas Paul.
Sementara itu, Datuk Iskandar Muda mempertanyakan tindak lanjut Pemko Medan pascabanjir besar yang sebelumnya melanda kota ini. Ia menyoroti persoalan penyempitan drainase di kawasan Metrologi, Citraland, yang dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya genangan di sejumlah wilayah Kota Medan.
“Setelah banjir besar kemarin, apa yang sudah dilakukan Pemko? Penyempitan drainase di Metrologi Citraland jelas berdampak ke Kota Medan, tapi seolah dibiarkan,” kritiknya.
Melalui rapat tersebut, DPRD Medan menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi serta komitmen penuh Pemko Medan dalam menjalankan program penanganan banjir secara terukur dan berkelanjutan, agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat pada 2026 mendatang. (Reza)
Pos Terkait
