PR Besar Kota Medan 2026, Dewan Soroti Tantangan Kepemimpinan Rico Waas–Zakiyuddin
Ahmad Afandi Harahap
MEDAN, kaldera.id – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang dinilai belum tuntas dan masih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat, Ahmad Afandi Harahap, kemarin.
Ia menilai, berbagai persoalan mendasar di sektor pelayanan publik, infrastruktur, hingga sosial ekonomi membutuhkan penanganan serius dan terukur pada 2026.
Menurut Afandi, sektor perhubungan masih menyisakan persoalan krusial, mulai dari kemacetan, parkir liar, lemahnya angkutan umum massal, hingga manajemen persimpangan dan lampu lalu lintas.
“Medan tidak lagi membutuhkan solusi tambal-sulam. Yang dibutuhkan adalah perencanaan transportasi jangka panjang, termasuk pembukaan akses alternatif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kinerja Dinas PUPR/SDABMBK yang dinilai belum maksimal dalam mengatasi banjir dan drainase. “Hampir setiap hujan deras, sejumlah kawasan di Medan masih tergenang, menyebabkan aktivitas warga lumpuh dan kerugian ekonomi,” tegasnya.
Afandi menilai, normalisasi drainase, pengendalian sampah di aliran sungai, serta penataan kawasan padat penduduk harus menjadi prioritas, disertai penguatan sistem peringatan dini banjir.
Masalah sampah dan kebersihan kota juga disebut masih menjadi isu klasik. Penumpukan sampah di TPS liar, minimnya pemilahan dari rumah tangga, serta rendahnya edukasi lingkungan dinilai belum tertangani optimal.
Selain itu, Afandi mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk memangkas praktik pungutan liar (pungli) dan memperkuat transparansi layanan perizinan.
Di sektor ekonomi, ia menilai penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan perlu difokuskan pada akses permodalan, pendampingan digital marketing, serta penataan pedagang kaki lima tanpa mematikan mata pencaharian.
“Penataan pasar tradisional yang masih kumuh dan tidak tertib zonasi juga masih menjadi sorotan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, revitalisasi pasar harus melindungi pedagang kecil sekaligus meningkatkan kenyamanan pembeli.
Ia juga menyinggung isu keamanan lingkungan, seperti maraknya geng motor, pencurian, dan peredaran narkoba di permukiman, yang membutuhkan kolaborasi Pemko Medan dengan aparat kepolisian dan tokoh masyarakat.
Di bidang pendidikan, Ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas sekolah, keberpihakan terhadap guru honorer, serta pengurangan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Sektor kesehatan dan penanganan stunting turut menjadi perhatian. Ia mendorong peningkatan kualitas layanan puskesmas, pemenuhan tenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat miskin.
“Penguatan ruang terbuka hijau dan perbaikan kualitas udara harus menjadi agenda kota besar Kota Medan, termasuk di dalamnya pengurangan emisi transportasi,” tambahnya.
Terakhir adalah transparansi anggaran dan partisipasi publik. Keterbukaan APBD dan keterlibatan warga akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kota.
“Kota Medan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menghadirkan keadilan, pelayanan yang manusiawi, dan kepercayaan publik,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
